JAKARTA – Program Kartu Prakerja tahun ini berfokus untuk menyasar pelatihan di sektor digital. Sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Meski begitu Airlangga menyebut sektor-sektor nondigital lainnya khususnya di bidang pengoperasian alat berat juga tetap menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam program pelatihan.
“Pelatihan tentu yang sifatnya upskilling yang sekarang juga cukup banyak diminati adalah di sektor digital, tapi tidak melupakan sektor yang day to day seperti untuk sektor pertambangan yang membutuhkan pengemudi truk atau alat berat yang lain-lain,” bebernya.
Dikatakan, Komite Prakerja selaku komite yang menjalankan Program Kartu Prakerja akan tetap menyeimbangkan antara kebutuhan digital dan kebutuhan riil di masyarakat.
“Jadi kita menyeimbangkan antara kebutuhan digital dan kebutuhan riil di masyarakat dan di lapangan kerja, termasuk di perhotelan yang sekarang recover sektor pariwisatanya,” terang Airlangga.
Tahun ini, pemerintah menargetkan Program Kartu Prakerja mampu mencetak 1,2 juta alumni. Selain itu, pemerintah menggelontorkan Rp4,8 triliun untuk anggaran Program Kartu Prakerja 2024.
Menurut Airlangga, Program Kartu Prakerja perlu untuk dilanjutkan guna mengimbangi pertumbuhan lapangan kerja yang setiap tahun kian meningkat.
“Secara keseluruhan angkatan kerja kita yang bekerja adalah 147 juta orang, dan jumlah yang belum bekerja masih sekitar 5,32 persen. Tentu program yang melakukan pelatihan jutaan orang sekarang dilakukan Kartu Prakerja baik online dan offline, dan skalanya besar,” urainya.
Sementara itu Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin melaporkan, sejak awal peluncurannya pada April 2020 hingga Desember 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan bagi 17,5 juta orang penerima dari 514 kabupaten/kota.
Selama tiga tahun lebih tersebut, Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif diantaranya 51 persen perempuan, 48 persen berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2 persen dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3 persen dari penyandang disabilitas.
“Evaluasi berbagai lembaga menunjukkan Prakerja berdampak positif baik untuk kegiatan, kewirausahaan, ketrampilan digital hingga inklusi keuangan sehingga layak diapresiasi dan dijadikan benchmark negara lain,” tutur Rudy. (xl)
