SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda menilai penanganan banjir di Samarinda masih terkendala sistem infrastruktur yang belum terhubung secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Catatan itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda saat mengevaluasi pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir oleh pemerintah kota.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan berbagai proyek pengendalian banjir yang telah dibangun belum mampu bekerja optimal karena jaringan pendukungnya belum terselesaikan.
“Masalahnya, sistem pengendalian banjir ini belum selesai. Kolam retensi, outlet, drainase hingga aliran menuju sungai belum terkoneksi,” ujar Rohim, Rabu (13/5/2026).
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Sempaja. Meski kolam retensi telah rampung dibangun, genangan masih terjadi karena outlet dan jaringan drainase belum berfungsi penuh.
Menurut Rohim, kondisi tersebut membuat anggaran yang telah dikeluarkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan banjir di sejumlah titik rawan.
“Kalau hanya kolam retensi yang selesai sementara outlet dan drainasenya belum, tentu sistemnya tidak akan berfungsi maksimal,” katanya.
DPRD pun meminta pemerintah kota mengubah pola pembangunan infrastruktur banjir agar lebih terintegrasi dan tidak dilakukan secara parsial.
Rohim menilai penyelesaian satu sistem pengendalian banjir secara utuh akan lebih efektif dibanding pembangunan di banyak titik namun belum saling terhubung.
“Lebih baik selesaikan satu sistem secara terintegrasi daripada anggaran tersebar tetapi hasilnya belum bisa dimanfaatkan maksimal,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan penyelesaian proyek, DPRD juga meminta pemerintah segera mengoperasikan infrastruktur yang sudah rampung agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pengendalian banjir juga akan diperketat untuk mencegah adanya infrastruktur yang terbengkalai atau tidak berfungsi optimal. (adv/zu)
