BONTANG – Wakil Wali Kota (Wawali) Agus Haris mengklaim pelayanan administrasi kependudukan terus mengalami kemajuan. Sebagaimana disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (29/7/2026).
Kata dia, Forum Konsultasi Publik menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Dikutip dari siaran resmi, Agus menilai pelayanan publik bukan sekadar slogan, melainkan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sementara administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara karena menjadi identitas hukum untuk memperoleh berbagai layanan publik.
“Forum Konsultasi Publik yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk membangun pemerintahan yang partisipatif, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
Disampaikan, pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bontang terus mengalami berbagai kemajuan melalui sejumlah inovasi. Mulai dari pelayanan berbasis digital, pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pelayanan jemput bola bagi masyarakat rentan, pelayanan terpadu hingga optimalisasi media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Namun begitu, Agus menegaskan pelayanan publik merupakan proses yang harus terus diperbaiki. Perkembangan teknologi dan meningkatnya harapan masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi.
“Kita harus terus melakukan evaluasi, berinovasi, dan mendengarkan suara masyarakat. Di sinilah pentingnya Forum Konsultasi Publik. Forum ini menjadi wadah untuk mendengarkan secara langsung pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan, sekaligus menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun,” ungkapnya.
Menurut orang nomor dua di Kota Taman ini, tema kegiatan, Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Mudah dan Berkualitas, sangat relevan dengan semangat membangun pelayanan publik yang semakin baik. Keberhasilan pelayanan, lanjutnya, tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh unsur masyarakat.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan riil di lapangan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran. Hal tersebut merupakan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Haris juga mengingatkan pentingnya dokumen kependudukan sebagai pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai hak, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, layanan perbankan hingga perlindungan hukum.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kota Bontang untuk semakin sadar pentingnya tertib administrasi kependudukan. Selain itu, para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan media massa diharapkan dapat menjadi duta informasi administrasi kependudukan di lingkungan masing-masing, sekaligus membantu kelompok rentan agar memperoleh pelayanan yang setara.
Dalam hal ini Agus menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan melayani. Ia optimistis, data kependudukan yang semakin akurat, pelayanan yang berkualitas, serta partisipasi aktif masyarakat akan mendukung pembangunan Kota Bontang yang lebih tepat sasaran.
“Melalui forum ini, Pemerintah Kota Bontang berharap lahir berbagai rekomendasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar semakin mudah, cepat, transparan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” tandasnya. (xl)
