BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memprioritaskan program berdampak di tengah keterbatasan fiskal. Sebagaimana terungkap dalam penandatanganan Nota Kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, Selasa (04/08/2026).
Wakil Wali Kota (Wawali) Agus Harus membacakan sambutan Wali Kota mengatakan, proses pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada penyusunan angka-angka anggaran. Tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan pandangan, menerima kritik, melakukan koreksi, dan menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Karena itu, penandatanganan nota kesepakatan menjadi wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya dikutip dari siaran resmi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengakui Tahun Anggaran 2027 akan dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Penurunan kemampuan keuangan daerah terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian banjir, penyediaan air minum, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja hingga perlindungan lingkungan.
Untuk itu, tema pembangunan Kota Bontang Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur yang Mendukung Investasi.” Tema tersebut menjadi arah pembangunan agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, ekonomi masyarakat semakin tumbuh, dan infrastruktur mampu mendorong investasi serta pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam sambutan itu juga dipaparkan bahwa pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1,95 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,00 triliun. Pemerintah menegaskan penyusunan anggaran dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan yang sebagian besar masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus dilakukan tanpa membebani masyarakat, melalui optimalisasi pajak, retribusi, aset daerah, serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” terangnya.
Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar dan program prioritas, di antaranya peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, hingga percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Seluruh program tersebut sekaligus mendukung program unggulan Pemkot Bontang seperti Menata Bontang, Bontang Sehat, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Digitalisasi Pelayanan, dan Inovasi Bontang.
Pada akhir sambutan, pemerintah menekankan bahwa keterbatasan fiskal bukan menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas, sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh menjanjikan semua hal kepada masyarakat. Namun, kita harus memastikan bahwa apa yang telah kita janjikan dapat dikerjakan dengan baik. Semoga kesepakatan ini menjadi dasar yang kuat untuk menghadirkan APBD yang realistis, terarah, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bontang,” tutup Agus Haris. (xl)
