KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi berlarut-larut. Menurutnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan yang baik dan kini fokus pemerintah adalah memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.
Namun faktanya, MBG tidak hanya bermasalah pada pucuk pimpinannya. Di lapangan, pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini juga menemui berbagai masalah. Sahabat ICW merangkum setidaknya ada 10 temuan masalah dalam implementasi program ini di lapangan, berikut rinciannya:
1. Makanan Basi atau Tidak Layak Konsumsi
Makanan seringkali diterima dalam keadaan basi: sudah lengket, berbau, berlendir, asam maupun kondisi yang tidak layak lainnya seperti daging mentah dan terdapat belatung.
Beberapa faktor penyebabnya antara lain proses distribusi yang tidak memadai serta ketiadaan sistem pengendalian mutu pangan yang terdokumentasi di sejumlah dapur.
2. Keracunan dan Gangguan Kesehatan Siswa
Di sejumlah wilayah, program MBG tidak hanya memicu gangguang pencernaan, tetapi juga dugaan keracunan makanan pada siswa. Namun, banyak kasus tidak tercatat secara resi dan biaya penanganannya justru ditanggung pemerintah daerah atau fasilitas kesehatan, sementara penyedia dapur nyaris tanpa tanggung jawab.
Meski distribusi sempat dihentikan, program kembali berjalan tanpa evaluasi berarti, seolah yang penting makanan tetap dibagikan, bukan memastikan keamanannya.
3. Penolakan dan Rendahnya Penerimaan Program
Penolakan terhadap konsumsi makanan program MBG mencuat setelah munculnya kasus makanan basi dan dugaan keracunan di beberapa wilayah.
Sebagian orang tua meminta anak mereka tidak mengonsumsi makanan dari program dan memilih membawa bekal dari rumah. Di beberapa sekolah, siswa juga menolak makanan yang dibagikan, membuang sebagian porsi, atau tetap membawa bekal sendiri, bahkan distribusi MBG sempat dihentikan sementara selama 1-2 minggu.
4. Intimidasi, Ancaman, dan Pembungkaman
Di sejumlah sekolah, orang tua yang melaporkan kualitas makanan yang tidak layak justru mendapat respons berupa tekanan verbal dan diminta untuk tidak “membesar-besarkan” persoalan tersebut.
Tekanan juga dialami oleh relawan maupun pengurus dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program, salah satunya ketika berupaya mengurus sertifikasi dapur.
5. Sertifikasi dan Standar Higienis Dapur
Sejumlah dapur beroperasi tanpa memenuhi standar dasar keamanan pangan. Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), sertifikat penjamah makanan, maupun hasil uji laboratotium kualitas air yang digunakan untuk memasak di beberapa dapur baru diurus setelah dapur berjalan.
Selain itu, tim juga menemukan dapur dengan masalah sanitasi, seperti dapur yang beroperasi menyatu dengan rumah tinggal atau usaha katering lain, keberadaan lalat di area pengolahan, percikan minyak di ruang produksi, dan bau tidak sedap.
6. Beban Kerja Guru dan Relawan
Program MBG menambah beban kerja guru dan relawan yang terlibat dalam operasional harian. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membantu distribusi makanan, pengumpulan wadah makan, hingga pembersihan setelah makan bersama, sehingga tidak jarang berdampak pada berkurangnya jam mengajar.
Selain itu, pencatatan administrasi program yang masih dilakukan secara manual turut menambah pekerjaan bagi pihak sekolah dan pengelola SPPG.
7. Ketidaksamaan dan Keterlambatan Pembayaran Insentif
Pelaksanaan MBG di sjumlah daerah menunjukkan besaran insentif guru dan PIC program masih berbeda-beda, mulai dari Rp20 ribu hingga Rp100 ribu per hari, sementara beberapa pesantren menggunakan skema tetap Rp800 ribu per dua pekan.
Selain tidak seragam, pembayaran juga sering terlambat hingga satu bulan meski seharusnya dilakukan mingguan atau dua mingguan. Kondisi ini menunjukkan pengaturan dan pengawasan insentif program belum berjalan konsisten.
8. Kondisi Kerja dan Pengupahan Relawan
Pemantauan di sejumlah dapur MBG menemukan bahwa relawan dan pekerja dapur bekerja tanpa standar upah maupun kontrak kerja resmi yang jelas.
Honor bervariasi antarlokasi, sementara hak dasar ketenagkerjaan seperti jaminan kerja dan perlindungan kerja belum terpenuhi. Di beberapa tempat, iuran BPJS masih dipotong dari gaji relawan sendiri, meski mereka bekerja sejak dini hari dengan beban kerja panjang.
9. Dampak terhadap pedagang dan UMKM
Dengan tersedianya makanan dari program, banyak siswa tidak lagi membeli makanan di kantin atau pedagang sekitar, sehingga pendapatan pedagang kecil menurun tajam. Di beberapa sekolah, omzet harian pedagang turun dari sekira Rp150 ribu menjadi Rp36 eibu karena terbatasnya interaksi pedagang dengan siswa.
Di sisi lain, pelaku usaha kecil di sekitar sekolah belum banyak dilibatkan dalam rantai penyediaan program karena distribusi bahan pangan dan penyediaan makanan lebih terpusat pada dapur atau penyedia tertentu.
10. Distorsi Pasar dan Konsentrasi Pasokan
Pemantauan di beberapa lokasi menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG mulai memengaruhi dinamika pasar bahan pangan. Harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan, seperti ayam dan susu yang dilaporkan naik hingga sekira 50 persen.
Kenaikan ini tidak hanya dipicu meningkatkanya permintaan, tetapi juga oleh pola pengadaan dalam rantai pasok program. Dalam beberapa kasus, distributor mensyaratkan deposit besar untuk kerja sama pasokan, sehingga pelaku usaha kecil dan pedagang lokal sulit terlibat dalam penyediaan bahan pangan. (xl)
