JAKARTA – Skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu polemik baru terkait skala prioritas anggaran nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Koalisi MBG Watch melemparkan klaim yang langsung memicu perdebatan hangat mengenai nasib dana pendidikan di Indonesia.
Anggota MBG Watch, Media Wahyudi Aska mempertanyakan urgensi pembengkakan anggaran MBG yang diproyeksikan menyentuh angka Rp 200 triliun. Mereka menyoroti apakah anggaran fantastis tersebut murni dana baru atau justru dialokasikan dengan menggeser porsi anggaran pendidikan yang sudah ada.
”Keinginan dari masyarakat sipil itu sederhana, program ini anggarannya itu masif sekali dan ditargetkan lagi 200-an triliun. Saya hanya ingin bilang kalau seandainya mau fair bicara best practice di negara lain, Pak Presiden bisa telepon Pak Lula dari Brazil,” ujar perwakilan Koalisi MBG Watch di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI.
Ia kemudian melontarkan perbandingan data yang kini menjadi ruang perdebatan publik. Di Brazil, program makan siang sekolah (free school) diklaim hanya menyerap 2 persen dari total anggaran pendidikan mereka.
”Berapa di Indonesia? 34 persen dari anggaran pendidikan! Ini bukan anggaran baru, tapi memakan anggaran pendidikan yang sudah ada,” tuturnya mempertanyakan.
Menurutnya, pemotongan masif hingga sepertiga dari pos yang sudah ada ini menjadi penyebab utama terjadinya disrupsi dan kekacauan pada program-program pendidikan nasional yang saat ini sedang berjalan.
Koalisi MBG Watch menilai kebijakan memaksakan program baru dengan mengorbankan fondasi anggaran pendidikan eksisting ini hanyalah tindakan mengulur waktu yang tidak menyelesaikan akar masalah. (zu)
