SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendesak penguatan peran dan kesiapsiagaan relawan di tingkat tapak untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dinilai vital mengingat ancaman musim kering di Samarinda diproyeksikan berlangsung hingga Oktober 2026.
Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa kecepatan respons di lapangan menjadi kunci utama pencegahan karhutla. Menurutnya, mengandalkan alur pelaporan birokrasi yang panjang hanya akan memperlambat penanganan saat api mulai membesar.
“Rekayasa cuaca memang mau dilakukan oleh provinsi. Tapi kita di daerah sudah berkolaborasi dengan para relawan. Kita bangun komunikasi yang baik agar warga dan relawan bisa jauh lebih cepat tanggap darurat jika ada kebakaran,” ujar Celni, Senin (31/8/2026).
Celni menyebut keberadaan posko relawan yang tersebar dekat pemukiman warga merupakan garda terdepan paling efektif. Oleh karena itu, DPRD Samarinda berkomitmen menjembatani kebutuhan fasilitas maupun peralatan penunjang yang diperlukan para relawan di lapangan.
“Kami berkomunikasi langsung dengan relawan untuk memetakan apa saja yang mereka perlukan, nanti akan kita usahakan untuk disediakan. Ini supaya penanganannya jauh lebih cepat. Kalau harus lapor muter-muter dulu, itu makan waktu,” tegasnya.
Menanggapi rencana penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau rekayasa cuaca di Samarinda, Celni membeberkan bahwa skema tersebut masih dalam tahap kalkulasi matang oleh pemerintah, khususnya terkait urgensi kekeringan dan ketersediaan anggaran.
“Masih dibicarakan, karena dampak El Nino ini diprediksi sampai Oktober. Jadi kalau memang perlu rekayasa cuaca, harus dihitung benar karena ada alokasi biaya yang tidak sedikit yang mesti disiapkan,” jelas Celni.
DPRD Samarinda mendorong agar kolaborasi lintas sektor antara pemerintah kota, jajaran relawan, dan masyarakat di kawasan rawan bencana terus diperketat tanpa harus menunggu situasi memburuk. (zu)
