JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menegaskan, aksi tersebut bukan ditujukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan, melainkan mempertanyakan sejauh mana makna kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Yatalathof dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
Menurut Yatalathof, kedaulatan Indonesia saat ini tergerus oleh sejumlah perjanjian dagang yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan asing. Ia juga menilai suara rakyat masih dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap secara sewenang-wenang.
“Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemakmuran kita jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan,” tuturnya.
Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak berbicara mengenai kedaulatan tanpa benar-benar menegakkannya. Menurutnya, janji untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur masih sebatas slogan.
Di sisi lain, Yatalathof menilai aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan daripada melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Ia juga meminta maaf kepada warga Jakarta yang terdampak kemacetan akibat aksi tersebut. Namun, Yatalathof membandingkan kemacetan lalu lintas yang hanya berlangsung beberapa jam dengan apa yang disebutnya sebagai “kemacetan struktural” yang telah berlangsung jauh lebih lama.
“Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” ujarnya.
Delapan Tuntutan BEM UI:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan pemusatan kekuasaan, memangkas Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
“Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” kata Yatalathof.
Ia menegaskan, kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai sesuatu yang diberikan negara setiap tahun melalui upacara. Menurut Yatalathof, kemerdekaan harus diperjuangkan melalui kekuatan rakyat yang bersatu. (zu)
