BALIKPAPAN — Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono menegaskan, pengibaran bendera Borneo berwarna merah, kuning, dan biru oleh sebagian masyarakat di Kalimantan, termasuk di Kota Samarinda, tidak serta-merta menunjukkan adanya keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Krido, bendera tersebut lebih berkaitan dengan identitas masyarakat sekaligus menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi terkait pembangunan di sejumlah wilayah Kalimantan.
“Sebetulnya pembentangan bendera itu bendera identitas. Contoh mereka menyebutkan bendera Dayak, Borneo. Tapi mereka sebetulnya tetap NKRI, mereka tetap Merah Putih,” kata Krido kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).
Ia menjelaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, serta akses lainnya yang dinilai dapat mendukung aktivitas masyarakat.
“Bukan karena mereka mengibarkan (bendera) terus mereka tidak NKRI. Tidak. Mereka tetap Merah Putih. Cuma identitas mereka, mereka menginginkan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Krido mengatakan TNI bersama pemerintah dan masyarakat terus melakukan pendekatan untuk memahami aspirasi tersebut. Komunikasi, kata dia, dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mencari solusi atas persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kami juga sudah terus di lapangan dengan mereka semuanya, dengan ngopi dan sebagainya, untuk bagaimana mewujudkan apa yang mereka inginkan sebagai bagian daripada kita semuanya,” katanya.
Krido juga membenarkan adanya pihak atau oknum yang telah dimintai klarifikasi terkait penyebaran maupun pengibaran bendera tersebut.
Berdasarkan pendalaman sementara, kata dia, tindakan tersebut lebih mengarah pada bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Sudah kita dalami. Ya, mereka hanya wujud mungkin protes untuk mereka mendapatkan aktualisasi dari aspirasi mereka saja,” kata Krido.
Ia menegaskan, sejauh pendalaman yang dilakukan, belum ditemukan indikasi bahwa masyarakat yang mengibarkan bendera Borneo bermaksud mendirikan negara sendiri atau memisahkan diri dari Indonesia.
“Tapi bukan berarti mereka menginginkan lepas dari NKRI dan ingin mendirikan negara sendiri. Tidak. Hanya protes internal mereka terkait itu semuanya,” tegasnya.
Krido memastikan pemerintah dan aparat akan terus memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
“Dan akan mendapatkan hal yang sama atau perhatian dari kita. Kita terus berupaya bersama-sama dengan komponen masyarakat untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan,” ujarnya.
Bendera merah, kuning, dan biru yang dalam sejumlah pembahasan dikaitkan dengan Dajak Besar memiliki latar belakang sejarah di Kalimantan.
Dalam catatan sejarah, Daerah Otonomi Dajak Besar pernah menjadi daerah otonom pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan kemudian berada dalam struktur Republik Indonesia Serikat (RIS).
Dalam konteks tersebut, simbol merah, kuning, dan biru dikaitkan dengan Dajak Besar. Wilayah tersebut bukan merupakan negara merdeka, melainkan salah satu daerah yang pernah memiliki status otonomi pada masa transisi politik Indonesia sebelum akhirnya kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seiring perubahan struktur pemerintahan, Dajak Besar kemudian dibubarkan dan wilayahnya masuk dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia.
Latar belakang sejarah tersebut membuat simbol merah, kuning, dan biru kembali muncul dalam berbagai pembahasan mengenai identitas masyarakat Dayak dan Kalimantan.
Penggunaan simbol tersebut dalam konteks identitas budaya tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya gerakan untuk mendirikan negara baru. Namun, konteks dan tujuan penggunaannya tetap perlu dilihat berdasarkan situasi di lapangan.
Krido meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai maksud pengibaran bendera hanya berdasarkan simbol yang digunakan.
Menurut dia, aspirasi terkait pembangunan merupakan hal yang dapat disampaikan dan perlu dibicarakan melalui komunikasi yang konstruktif.
“Memang belum ada potensi untuk mengarah ke melepaskan diri,” kata Krido.
Ia mengajak masyarakat Kalimantan untuk tetap menjaga persatuan sekaligus bersama-sama mengawal pembangunan di daerah.
“Kita sama-sama harus bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ini,” ujarnya.
Krido mengakui pembangunan belum dapat dirasakan secara merata dan cepat di seluruh wilayah. Meski demikian, ia meyakini pemerintah akan terus berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan.
“Memang kita sadari tidak semuanya, tidak secara cepat, tidak secara menyeluruh, bahwa pembangunan nanti akan dirasakan oleh semua. Namun saya yakin pemerintah akan terus berusaha bagaimana membuat masyarakat, rakyatnya juga sama dengan yang lain mendapatkan hal yang sama,” katanya. (zu)
