JAKARTA – Kebijakan-kebijakan Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka menuai kontroversi. Lantaran dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menariknya, kebijakan-kebijakan itu bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan yang pernah dikeluarkan di masa lalu baik oleh Prabowo maupun partai pengusungnya, Gerindra, sebelum berkuasa pada 2024.
Pernyataan-pernyataan yang bertolak belakangan ini pun belakangan viral di linimasa dunia maya. Terlebih saat nilai tukar rupiah sudah menembus Rp18.100 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pada November 2014 misalnya Prabowo mengutip ucapan dari Vladimir Lenin, soal cara menghancurkan sebuah negara. “Lenin pernah mengatakan, kalau Anda mau menghancurkan sebuah negara, hancurkanlah pertama mata uangnya,” ungkapnya.
Hal ini sangat bertentangan dengan pernyataannya pada Mei 2026, di mana Prabowo menyimpulkan bahwa pelemahan rupiah bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Pasalnya masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam transaksi hariannya.
“Rupiah begini, Rupiah begitu. Dolar begini Dolar begitu, orang rakyat di desa gak pakai dolar kok!” ucapnya.
Pernyataan berikutnya perihal perjalanan dinas. Pada Februari 2014, Prabowo menyebut anggaran perjalanan dinas adalah pemborosan.
“Anggaran perjalanan dinas Rp20 triliun per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presidem, tidak boleh pejabat RI plesiran ke luar negeri,” tuturnya kala itu.
Ironisnya, dalam 1,5 tahun kepemimpinannya, Prabowo malah melakukan 56 perjalanan ke 30 negara. Saat ramai dikritik, dia mengeluarkan pernyataannya yang bertolak belakang pada April 2026.
“Saya dibilang Prabowo jalan-jalan keluar negeri, senang jalan-jalan keluar negeri, ya kan. Saudara-saudara, untuk amankan minyak ya gue harus ke mana-mana,” ujar Prabowo.
Pada April 2014, Prabowo menegaskan rakyat berhak menuntut dirinya apabila membiarkan terjadinya korupsi di Indonesia.
“Hai Prabowo! Kau bicara mau basmi korupsi, tetapi justru kau biarkan korupsi. Kau bilang kau akan hilangkan kebocoran (anggaran), malah kau biarkan kebocoran. Saudara berhak menuntut saya, rakyat berhak menuntut!” seru Prabowo.
Anehnya, pada Oktober 2024, Prabowo menegaskan kepada menteri yang tidak sejalan dengan kebijakannya diminta keluar dari kabinet.
“Saya terang-terangan mengatakan, bagi yang tidak mendukung program makan bergizi untuk anak-anak, silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin!” tegas Prabowo.
Pada Januari 2014, Prabowo sempat mengkritik kabinet gemuk Pemerintah yang disebutnya sebagai pemborosan uang rakyat.
“Lembaga-lembaga negara kita terlalu lambat, terlalu mahal. Kita perlu pemerintahan yang ramping, bersih, dan efisien. Kalau kita mau sejahterakan rakyat, aparatnya jangan diperbanyak untuk bagi-bagi jabatan!” terangnya kala itu.
Mirisnya, pada Oktober 2024, Prabowo membentuk kabinet terbesar sepanjang sejarah RI. Sebagai pembenaran, mantan menantu Presiden Soeharto ini membandingkannya dengan Timor Leste.
“Coba lihat Timur Leste, penduduknya cuma dua juta orang, tetapi menterinya ada 28. Kita ini 280 juta orang, seratus kali lipatnya. Jadi kalau menteri kita banyak, ya itu karena memang cakupan masalah kita sangat besar dan luas,” dalih Prabowo.
Sikap Prabowo terhadap koruptor juga mengalami perubahan drastis. Pada Maret 2019, dia menegaskan koruptor harus ditangkap, sekalipun mesti ke ujung dunia.
“Saya akan cari bukti-bukti korupsi itu! Dan pada saat itu akan saya kejar koruptor-koruptor itu! Bila perlu sampai ke Antartika!” sesumbar Prabowo.
Parahnya, pada Desember 2024, Menteri Pertahanan (Menhan) era Jokowi ini membuka opsi memaafkan koruptor asalkan mereka mengembalikan uang yang dikorupsi. “Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan, ya, mungkin kita maafkan,” seloroh Prabowo mengundang kegetiran.
Pun dengan masalah kehutanan, juga sempat jadi bahan “jualan” Prabowo. Pada Maret 2013, dia menyampaikan bahwa hutan Indonesia hancur dan tidak ada yang peduli.
“Saat ini sekira 70 juta hektare hutan Indonesia rusak. Kecepatan kerusakan hutan setara dengan 6 lapangan sepak bola tiap 1 menit,” beber Prabowo.
Setelah menjadi Presiden, alih-alih melakukan rehabilitasi hutan, dia justru malah makin menambah kerusakannya dengan gerakan masif penambahan penciptaan perkebunan kelapa sawit.
“Saya kira kita harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan. Deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon,” urai Prabowo pada Januari 2025.
Prabowo pada Januari 2019 sempat mengatakan bahwa nepotisme adalah akar kehancuran demokrasi. Yang menurutnya adalah akar dari pelemahan institusi negara.
“Bagaimana kita bisa memiliki pemerintahan yang bersih kalau pengisian jabatan tidak didasarkan pada kemampuat (merit), melainkan karena dia anak siapa atau keponakan siapa? Ini yang merusak demokrasi dan harus kita lawan,” sebutnya.
Anehnya, pada Oktober 2023, Prabowo menggandeng putra Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi mau berbakti untuk rakyat, kenapa? Apa salahnya? Kita jangan terlalu naiflah. Politik itu adalah kehendak untuk mengabdi,” tandasnya. (xl)
