SAMARINDA – Kebutuhan perbaikan sarana pendidikan masih menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda dalam penyusunan program pembangunan 2027. Sejumlah sekolah di berbagai wilayah masih memerlukan penanganan, baik berupa renovasi ringan maupun rehabilitasi dengan tingkat kerusakan yang lebih berat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kebutuhan tersebut tercermin dari banyaknya usulan yang masuk melalui berbagai jalur perencanaan pembangunan. Selain pokok pikiran (pokir) DPRD, aspirasi perbaikan sekolah juga disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat kelurahan hingga kota.
“Banyak usulan dari DPRD. Dari pokir saya saja ada beberapa sekolah, belum lagi hasil Musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kota,” ujar Sri Puji.
Menurutnya, kondisi di lapangan juga menjadi salah satu dasar DPRD dalam melihat kebutuhan renovasi. Saat melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat, masih ditemukan fasilitas sekolah yang membutuhkan perhatian, termasuk ruang belajar yang kondisinya perlu diperbaiki.
Untuk pembiayaan, renovasi sekolah dapat menggunakan sejumlah skema anggaran, baik melalui APBD Kota Samarinda, bantuan keuangan, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
Meski demikian, pelaksanaan program tetap harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Dengan jumlah kebutuhan yang cukup banyak, pemerintah perlu menyusun skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan kepada sekolah yang paling membutuhkan.
Sri Puji menyebut SMP Negeri 24 Samarinda menjadi salah satu sekolah yang telah masuk dalam program 2026. Namun, pelaksanaannya masih menunggu tahapan berikutnya karena proses lelang belum dilakukan.
“Kalau tahun 2026 ini ada banyak DAK. Nilainya miliaran rupiah untuk SD dan SMP dari pusat. TK dan PAUD juga ada,” jelasnya.
Memasuki penyusunan program 2027, DPRD mendorong agar kebutuhan renovasi sekolah kembali dipetakan berdasarkan kondisi dan tingkat urgensinya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat keterbatasan anggaran dapat membuat tidak seluruh usulan ditangani dalam waktu bersamaan.
“Prioritasnya yang mana saya tidak hafal karena cukup banyak. Kalau anggarannya Rp50 miliar dan ada efisiensi, tentu dipilih yang paling prioritas,” kata Sri Puji.
Menurutnya, pemetaan secara lebih terukur akan membantu pemerintah menentukan sekolah yang harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tetap dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
DPRD Kota Samarinda berharap program renovasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung proses pendidikan bagi para siswa. (zu)
