SAMARINDA – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Samarinda mendapat sorotan DPRD Kota Samarinda. Gangguan yang berlangsung berulang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat hingga operasional pelaku usaha.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai pemadaman yang kembali terjadi menunjukkan persoalan kelistrikan belum ditangani secara optimal oleh PLN.
Menurutnya, kondisi serupa bahkan pernah terjadi sekitar sebulan sebelumnya. Namun, persoalan tersebut kembali muncul dan membuat masyarakat harus menghadapi gangguan listrik dalam waktu cukup lama.
“Saya menyebutnya ini PLN enggak becus, karena kejadian pemadaman berulang ini kan sudah yang kedua kali,” ujar Abdul Rohim.
Abdul Rohim mempertanyakan langkah perbaikan yang dilakukan PLN apabila pemadaman masih berlangsung hingga hampir dua pekan. Menurut dia, jika memang terdapat kerusakan atau persoalan teknis, seharusnya penanganan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.
“Kalau becus kerjanya mestinya enggak lebih dari tiga hari atau paling lambat satu pekan mesti sudah clear kalau memang ada masalah,” katanya.
Menurut Abdul Rohim, dampak pemadaman tidak sebatas mengganggu kegiatan rumah tangga. Pelaku usaha juga ikut merasakan dampaknya karena aktivitas operasional bergantung pada ketersediaan listrik.
Pemadaman berulang juga berpotensi mengganggu penggunaan perangkat elektronik hingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Karena itu, DPRD Samarinda meminta PLN tidak hanya fokus pada perbaikan jaringan, tetapi juga mempertimbangkan bentuk tanggung jawab kepada pelanggan yang terdampak.
Salah satunya melalui pemberian kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik selama periode pemadaman.
“Misalnya tagihan di bulan terjadi pemadaman, itu mesti dinolkan atau minimal potong 50% misalnya. Itu bentuk tanggung jawab,” tegasnya.
Selain kompensasi, Abdul Rohim juga meminta PLN lebih terbuka mengenai penyebab pemadaman serta perkembangan proses perbaikan.
Menurutnya, informasi yang jelas penting bagi masyarakat agar dapat menyiapkan langkah antisipasi, terutama ketika pemadaman berlangsung dalam waktu lama.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi pemadaman tanpa mengetahui kapan persoalan tersebut benar-benar selesai,” ujarnya.
DPRD Samarinda berharap PLN segera menuntaskan persoalan tersebut dan memastikan pemadaman bergilir tidak kembali terjadi. Dengan begitu, aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di Samarinda dapat berjalan normal tanpa terganggu pasokan listrik. (zu)
