SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda memastikan penundaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Penyesuaian jadwal dilakukan karena pembangunan sejumlah fasilitas, terutama asrama, belum rampung.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan Sekolah Rakyat memiliki konsep berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengacu pada kurikulum nasional, sekolah ini juga menerapkan sistem berasrama sehingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting sebelum seluruh kegiatan dapat berjalan optimal.
“Kalau bicara Sekolah Rakyat memang ada perbedaan. Walaupun tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, kendalanya fasilitas belum siap karena mereka memiliki asrama dan sarana pendukung lainnya,” ujar Novan.
Menurutnya, keterlambatan penyelesaian pembangunan membuat pelaksanaan MPLS harus diundur sekitar dua pekan. Meski demikian, penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
“Karena pembangunan belum selesai tepat waktu, pelaksanaan MPLS memang tertunda. Tetapi proses belajar mengajar, baik bagi peserta didik lama maupun siswa baru, diperkirakan tetap berjalan,” katanya.
Selain memantau kesiapan fasilitas, Komisi IV DPRD Samarinda juga akan mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat agar tepat sasaran.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kesesuaian peserta didik dengan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima manfaat. DPRD berencana mencocokkan asal siswa dengan wilayah yang memiliki jumlah warga kategori desil 1 terbanyak, khususnya pada jenjang sekolah dasar.
“Kami ingin melihat nanti dari wilayah mana saja peserta didiknya. Data itu akan kami sinkronkan dengan daerah yang memiliki masyarakat desil 1 terbanyak agar program ini benar-benar menyasar kelompok yang menjadi prioritas,” jelas Novan.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawasi penyelesaian pembangunan fasilitas hingga seluruh sarana pendukung siap digunakan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan memberikan layanan pendidikan yang layak bagi peserta didik. (adv/zu)
