KUTAI KARTANEGARA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menilai sejumlah program unggulan Kukar Idaman Terbaik belum berjalan optimal. Akibat tekanan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026).
Ketua HMI Cabang Kukar Zulhansyah mengatakan, aksi itu merupakan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2026 sekaligus implementasi program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Kami melihat implementasi Program Kukar Idaman Terbaik saat ini tidak semuanya bisa berjalan karena kondisi anggaran daerah yang stagnan,” ujarnya.
Menurut Zulhansyah, salah satu penyebabnya adalah belum tersalurkannya seluruh dana yang menjadi hak Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil. Dia meminta pemerintah daerah lebih tegas memperjuangkan hak tersebut kepada pemerintah pusat.
“Sebagus apa pun program pemerintah, tanpa dukungan anggaran tentu tidak akan bisa berjalan. Karena itu pemerintah daerah harus lebih berani memperjuangkan hak-hak daerah,” kata Zulhansyah.
HMI juga meminta anggota DPR RI asal Kaltim dan DPRD Kukar ikut mendorong percepatan penyaluran dana transfer agar program pembangunan tidak kembali terhambat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengakui kondisi fiskal daerah memang sedang menghadapi tekanan akibat keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat.
“Kondisi Kutai Kartanegara memang sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian daerah melemah dan ekonomi masyarakat juga ikut terdampak,” ucapnya.
Rasid menyebut masih ada hampir Rp300 miliar dana yang menjadi hak Kutai Kartanegara namun belum diterima dari pemerintah pusat.
“Kalau anggaran yang tertahan itu segera disalurkan, saya yakin kondisi Kutai Kartanegara akan jauh lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Muhamad Iriyanto, mengakui pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan fiskal yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
“Memang kita sedang mengalami kesulitan fiskal. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kutai Kartanegara, tetapi juga dialami banyak daerah lain,” ujarnya.
Menurut Iriyanto, pemerintah tetap berupaya menjalankan program prioritas dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Ketika dana terbatas sementara kebutuhan pembangunan sangat banyak, tentu kami harus menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas,” sebutnya.
Iriyanto memastikan pemerintah daerah terus menyusun langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan pembangunan sembari berharap kondisi fiskal segera membaik. (fjr)
