SAMARINDA – Ketua Wilayah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Provinsi Kaltim) Rina Zainun menyoroti kondisi pendidikan di Kaltim. Menurutnya, pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama persoalan wacana sekolah gratis yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Dia juga menyoroti makna “gratis” dalam pendidikan belum dijelaskan secara pasti kepada masyarakat. Rina menilai orang tua patut memahami cakupan program gratis tersebut agar bisa mempersiapkan diri.
“Sekolah negeri katanya gratis, tetapi harus ada penjelasan dari awal. Gratis ini mencakup apa saja? Apakah hanya biasa SPP, seragam, atau buku?” ucap Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, Senin (6/1/2025) malam.
“Kalau dahulu jelas, ada SPP, uang bangunan, seragam, dan buku yang bisa dipersiapkan orang tua. Buku bahkan bisa diturunkan ke adik kelas, tetapi sekarang semua berlomba-lomba masuk ke sekolah negeri karena kata-kata gratis itu,” sambungnya.
Rina juga menegaskan, meskipun SPP, dan uang bangunan dihapuskan, pungutan-pungutan lain masih terjadi di beberapa sekolah. Contohnya pungutan untuk perbaikan lapangan sekolah, pembangunan aula, hingga biasa kegiatan seperti perpisahan.
“Jika uang gedung dihapus, kenapa masih ada pungutan lainnya? Ini harus ada ketegasan dari pemerintah agar tidak membebani orang tua,” ujarnya.
Disebutkan pula, kasus-kasus yang terjadi akibat ketidakmampuan siswa memenuhi kebutuhan sekolah, seperti buku penunjang dan seragam. “Ada anak yang sampai depresi karena tidak membeli buku, merasa takut dimarahi guru, bahkan ada kasus pelecehan terhadap anak yang harus bekerja demi membeli buku, dan seragam. Ini sangat memperihatinkan sekali,” beber Rina.
Kemudian, terkait janji adanya pengadaan buku gratis untuk langkah ke depan, pihaknya mengapresiasi janji pemerintah untuk menyediakan buku penunjang, dan buku wajib secara gratis di tahun ajaran baru. Namun dia menekankan pentingnya realisasi janji itu.
“Kami menunggu janji ini. Jika tidak terealisasi, kami siap melakukan aksi untuk menagih janji pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya program khusus untuk anak-anak putus sekolah yang telah berusia produktif. Ia menyampaikan, perlu adanya kerja sama antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan akses pendidikan seperti paket A secara gratis, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja.
Rina berharap sistem pendidikan di Kaltim, bisa kembali mengedepankan empati dan gotong royong. Dia juga mengusulkan agar fleksibel, sehingga tidak membebani keluarga dengan banyak anak.
“Kalau sistem zonasi dan pungutan-pungutan ini tidak diperbaiki, banyak anak-anak yang akan terpinggirkan. Jangan sampai karena masalah biaya, ada anak yang tidak bisa sekolah,” tandas Rina.
Terakhir, ia juga berharap pemerintah lebih transparan dan konsisten dalam menjalankan program pendidikan gratis, sesuai dengan amanat undang-undang untuk menjamin pendidikan bagi semua warga negara, terutama bagi mereka yang tidak mampu. (nta)
