JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo mengingatkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) agar jangan sampai membebani keuangan Pemerintah Daerah.
“Terkait dengan PON 2028, kami kembali memohon pelaksanaan PON 2028 harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tuan rumah yaitu provinsi dan gubernur merupakan penanggung jawab tertinggi daerah,” ujar Menpora dalam arahannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tahun 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Sabtu (6/9) pagi.
Disampaikan, KONI sudah menetapkan PON 2028 digelar di NTB dan NTT. Gubernur kedua provinsi itu juga sudah berkoordinasi dengan Kemenpora. Menpora Dito mengharapkan dalam penyelenggaraan PON 2028 ini bisa diformulasikan bersama sehingga kelak benar-benar tidak membebani daerah dan tidak meninggalkan proyek yang mangkrak.
Menpora dalam hal ini menyoroti penyelenggaraan PON 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut) silam. Beragam venue yang dibangun untuk PON tersebut saat ini dalam kondisi terawat dan digunakan dengan baik selepas event. Hal yang sama diharapkan terjadi pada PON 2028.
“Kami apresiasi PON Aceh-Sumut. Alhamdulillah venue-venue sekarang terawat dan digunakan dengan baik. Kita ingin PON 2028 juga sama nasibnya,” tutur Menpora Dito.
Lebih lanjut diterangkan, kesiapan venue PON ini yang menjadi tanggung jawab tuan rumah. Oleh karena itu nantinya Pemerintah bersama-sama dengan KONI harus memastikan kesiapan venue dan jumlah cabang olahraga yang dapat dipertandingkan.
Menpora menyadari kondisi provinsi NTB dan NTT yang mungkin tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain yang telah terbangun sarana prasarana olahraganya. Karena itu Menpora Dito menyarankan supaya cabang-cabang olahraga yang sekiranya sulit dikembangkan di sana nantinya bisa memakai venue yang berada di luar daerah.
“Tetapi tetap kita hitung medalinya dalam perhelatan PON 2028. Jadi yang penting bagaimana pembinaan jalan, tetapi tidak membebani tuan rumah,” sebut Menpora.
Selain itu Menpora Dito juga mengharapkan penetapan jadwal PON bisa disesuaikan agar tidak mepet dengan agenda Olimpiade 2028. “Idealnya digelar pada tiga atau enam bulan setelah Olimpiade. Supaya persiapan atlet tetap optimal,” tandas Dito. (xl)
