SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun, menegaskan seluruh langkah antisipasi menghadapi ancaman El Niño ekstrem harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Dia meminta setiap program dan anggaran pemerintah memiliki indikator kinerja (Key Performance Indicator/KPI) yang jelas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi El Niño Ekstrem di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Kamis (20/8/2026) siang. Rapat tersebut digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi potensi kemarau panjang yang dapat berdampak pada ketersediaan air, karhutla, pertanian, hingga risiko bencana lanjutan.
“Anggaran tidak boleh sekadar formalitas rutin. Setiap rupiah yang dikeluarkan wajib berbasis KPI dan menjawab masalah nyata di lapangan. Susun program dengan metode ‘belanja masalah’—kenali masalahnya, tentukan solusi teknisnya, baru tentukan anggarannya,” tegas Andi Harun dikutip dari siaran resmi.
Menurutnya, perubahan pola tersebut penting agar belanja pemerintah tidak berhenti pada kegiatan administratif. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, solusi teknis yang terukur, serta mampu menjawab persoalan masyarakat secara langsung.
Dalam rapat tersebut, Andi Harun juga memberikan red warning terhadap sejumlah indikator krusial yang perlu segera diantisipasi. Di antaranya potensi gangguan layanan publik akibat kemarau panjang, meningkatnya kasus karhutla, penurunan luas panen padi, hingga ancaman intrusi air asin ke sungai-sungai utama.
Untuk menghadapi ancaman kekeringan, Andi Harun meminta jajarannya tidak hanya bergantung pada sumber air sungai. Sumber air alternatif, seperti sumur bor dan air rawa, perlu dipetakan sebagai bagian dari strategi ketahanan air Samarinda.
Dia juga mendorong pemetaan void atau lubang bekas tambang dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk melihat potensinya sebagai sumber air bagi kebutuhan irigasi pertanian.
Namun, Wali Kota mengingatkan agar pemanfaatan air dari void tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap sumber air harus melalui pengujian kualitas secara ilmiah terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dan kelayakannya.
“Jangan langsung digunakan. Kualitas airnya harus diuji terlebih dahulu secara ilmiah. Kita harus memastikan sumber air tersebut aman sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat maupun pertanian,” tegasnya.
Terkait penyaluran bantuan pompa air bagi kelompok tani, Pemkot Samarinda menyetujui alokasi bantuan untuk wilayah yang belum pernah mendapatkan dukungan serupa. Namun, bantuan tersebut tidak boleh diberikan hanya berdasarkan usulan administratif.
Andi Harun meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terlebih dahulu memverifikasi ketersediaan sumber air di lokasi calon penerima. Dengan demikian, bantuan pompa benar-benar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kelompok tani.
Sementara itu, Asisten II Setda Samarinda Marnabas Patiroy menyampaikan bahwa konsolidasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan kelurahan terus dimaksimalkan.
Pemkot Samarinda memfokuskan penanganan pada empat pilar utama, yakni pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), jaminan pasokan air bersih, pengendalian inflasi daerah, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pasca-kemarau.
“Langkah antisipasi pasca-bencana penting disiapkan dari sekarang guna mengantisipasi risiko banjir besar pasca-kemarau panjang, agar kejadian kelam seperti jebolnya Bendungan Benanga tahun 1998 tidak terulang,” ujar Marnabas.
Berdasarkan paparan BMKG, indeks ENSO tercatat sebesar +2,77 dengan anomali suhu permukaan laut Pasifik mencapai 2,18. Kondisi tersebut menunjukkan penguatan fenomena El Niño yang diprediksi dapat bertahan hingga awal 2027.
Di Samarinda, BPBD mencatat 72 kasus karhutla dengan luas area terbakar mencapai sekitar 90 hektare. Dari jumlah tersebut, 99 persen kasus disebut dipicu faktor kelalaian manusia. (xl)
