BONTANG – Pemerintah Kota Bontang bergerak cepat merespons insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa di beberapa sekolah. Langkah tegas ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Auditorium 3 Dimensi, Selasa (11/8/2028) pagi.
Pertemuan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dengan didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Akhmad Suharto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dasuki, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdu Safa Muha serta Kepala Dinas Kesehatan dr. Toetoek Pribadi Ekowati.
Rakor ini turut menghadirkan jajaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para ahli gizi, serta para Kepala Sekolah se-Kota Bontang untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola dan sistem pengawasan pangan program MBG.
Dalam pengarahannya, Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan bahwa Pemkot Bontang menaruh perhatian yang sangat serius terhadap keselamatan dan kesehatan para siswa. Rakor ini digelar secara khusus sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengusut tuntas penyebab insiden keracunan serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama. Kejadian keracunan di beberapa sekolah menjadi catatan evaluasi yang sangat besar bagi kita semua. Hari ini kita duduk bersama untuk membongkar dan membenahi seluruh alur, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan di dapur, hingga distribusi di sekolah,” tegas Agus Haris.
Dia meminta seluruh pihak yang terlibat, terutama penyedia makanan dan SPPG, untuk tidak main-main dalam menerapkan standar keselamatan pangan (food safety).
Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Kesehatan dr. Toetoek Pribadi Ekowati menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mengambil sampel makanan guna pemeriksaan laboratorium, sekaligus melakukan inspeksi sanitasi pada dapur produksi.
Adapun beberapa penekanan dan langkah konkrit yang disepakati dalam rapat evaluasi ini meliputi Investigasi dan Uji Laboratorium, Pengawalan hasil sampel makanan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab pasti insiden keracunan.
Evaluasi total terhadap prosedur pengolahan, kebersihan dapur penyedia, hingga durasi simpan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Pengawasan Melekat Ahli Gizi & Kesehatan dan Protokol Tanggap Darurat di Sekolah. Penguatan peran Kepala Sekolah dan guru untuk segera menghentikan konsumsi dan melapor jika ditemukan makanan yang terindikasi tidak layak.
Pemerintah Kota Bontang berkomitmen akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku apabila ditemukan unsur kelalaian dari pihak penyedia. Evaluasi ini diharapkan dapat mengembalikan rasa aman bagi para siswa dan orang tua murid dalam menerima program MBG di Kota Bontang. (xl)
