KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memanggil sejumlah pihak. Di antaranya perusahaan CV Prima Mandiri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Polres dan warga pada Selasa (6/6/2023), untuk membahas rusaknya jalan poros Dondang-Sangasanga di Kecamatan Muara Jawa.
Rapat ini dipimpin Hamdan dari Komisi III bersama anggota DPRD Kukar lainnya seperti Ahmad Yani dan Sa’bir. Juga dari Komisi I, yakni Yohanes Badulele Da Silva. Adapun perwakilan dari CV Prima Mandiri, Pemprov Kaltim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Beserta Polres Kukar, Kecamatan Muara Jawa dan warga Muara Jawa yang terdampak.
Hamdan mengatakan pihak perusahaan dan Pemprov Kaltim telah menyepakati untuk melakukan pengerjaan jalan alternatif bagi warga. Lantaran jalan tersebut merupakan akses vital trasportasi warga.
“Kami di DPRD Kukar tidak bisa berdiam diri atas kerusakan ini karena akses masyarakat terganggu. Memang itu status jalannya provinsi. Tetapi masyarakat berkeluh kesah terkait aktivitas mereka yang terganggu. Jadi kami kemarin lakukan sidak ke lapangan, dan benar kondisi disini sesuai laporan masyarakat bahkan lebih parah,” ungkapnya.
Hamdan menyebut kerusakan jalan ini bukan hanya kesalahan satu pihak. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab bersama untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang terdampak.
Diketahui, jalan poros Dondang-Sangasanga sepanjang 500 meter ini mengalami penurunan pada Kamis (1/6/2023) kemarin. Kerusakan ini diduga terjadi akibat aktivitas hauling batubara yang berjarak sangat dekat dengan jalan tersebut. Hingga mengakibatkan badan jalan patah dan tidak dapat dilalui.
Hamdan meminta agar pengerjaan ini dikaji dengan matang. Mulai dari kondisi tanah, hingga waktu pengerjaan. Jikanya dipermanenkan dan rusak kembali, ia khawatir tidak berbanding lurus dengan biaya yang kita keluarkan.
Salah satunya adalah mencari jalan alternatif tanah yang belum tersentuh sama sekali untuk menjadi jalan poros terbaru bagi warga. Yakni jalan yang masih prima kondisinya dan jauh dari aktivitas pertambangan. Apalagi, rencana pembangunan jalan alternatif saat ini menggunakan lahan milik masyarakat. Rencana ini sendiri disebut masih perlu pengkajian lebih. (zu)
