KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara ketat sebagai respons atas kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian pendapatan serta menjaga keseimbangan fiskal.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menjelaskan, penyesuaian anggaran menjadi langkah realistis yang harus ditempuh dalam situasi saat ini.
“Memang ada penyesuaian. Anggaran yang tidak terlalu prioritas akan dikurangi, termasuk perjalanan dinas dan penggunaan fasilitas tertentu,” ujarnya di Kedang Ipil, Kamis (23/4/2026) lalu.
Ahmad Yani mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum pastinya transfer dana dari pemerintah pusat, khususnya dana kurang salur. Selain itu, target pendapatan asli daerah (PAD) juga diperkirakan belum tercapai secara optimal.
“Karena itu, efisiensi menjadi keharusan agar kita tidak menambah beban baru,” katanya.
Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, sejumlah program pembangunan yang dinilai belum mendesak akan ditunda. Langkah itu diambil untuk menghindari risiko penambahan utang baru di tengah kondisi fiskal yang belum stabil.
Yani menyebut, pemerintah daerah akan menunggu hingga pertengahan tahun, sekitar Juli atau Agustus. Untuk melihat kepastian realisasi dana dari pusat sebelum mengambil keputusan lanjutan melalui APBD Perubahan.
Di internal DPRD, kebijakan efisiensi juga diterapkan dengan pemangkasan anggaran secara signifikan hingga 50 persen. Dia mencontohkan, kegiatan yang sebelumnya dianggarkan Rp1 miliar kini hanya dialokasikan sekitar Rp500 juta.
“Ini berlaku untuk semua kegiatan, termasuk perjalanan dinas dan penggunaan fasilitas seperti hotel yang dibatasi seminimal mungkin,” ucap Yani.
Dia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga kondisi keuangan daerah agar tetap terkendali.
“Ini bagian dari upaya kita menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah kondisi yang ada,” tutur Yani. (fjr)
