SAMARINDA – Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti masih tingginya tantangan pengangguran di Kota Tepian. Dalam pembahasan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda tahun 2027, dewan mendorong agar program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga job fair benar-benar mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Komisi IV DPRD Samarinda menggelar rapat bersama Disnaker untuk mengevaluasi program sekaligus menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan tahun depan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menegaskan setiap program yang dijalankan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana program-program yang disusun benar-benar mampu membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan sehingga angka pengangguran bisa terus ditekan,” ujar Harminsyah, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, pelatihan kerja, job fair, dan sertifikasi kompetensi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha agar lulusan program memiliki keterampilan yang memang dibutuhkan pasar kerja.
Selain membuka akses pekerjaan, DPRD juga memberi perhatian terhadap perlindungan pekerja rentan. Harminsyah menilai masih banyak pekerja yang belum tercakup dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kami meminta agar pekerja rentan bisa semakin banyak yang tercover BPJS Ketenagakerjaan. Memang ada keterbatasan anggaran, tetapi ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Komisi IV juga mendorong agar pelaksanaan job fair tidak hanya menjadi agenda sesekali, tetapi dilakukan lebih rutin untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan.
Menurut Harminsyah, pemerintah daerah juga perlu memperkuat komunikasi dengan dunia usaha agar semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja.
“Job fair perlu terus dilaksanakan, bahkan kalau memungkinkan frekuensinya ditambah. Pemerintah juga harus proaktif membangun komunikasi dengan perusahaan agar peluang kerja yang tersedia semakin banyak,” pungkasnya.
DPRD berharap penyusunan program kerja Disnaker 2027 tidak sebatas menjalankan kegiatan rutin, tetapi mampu menghadirkan solusi terhadap persoalan ketenagakerjaan di Samarinda. Pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, perluasan kesempatan kerja, hingga perlindungan bagi pekerja rentan dinilai harus menjadi fokus agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (adv/zu)
