SAMARINDA – Pembahasan APBD Kota Samarinda 2027 menghadapi penyesuaian anggaran seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Nilai anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp3,6 triliun.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan penyesuaian tersebut membuat terdapat sekitar Rp211 miliar anggaran yang harus dikurangi dari kesepakatan sebelumnya.
“Angka kesepakatan di nota itu di angka Rp3,6 triliun dari Rp3,8 triliun. Jadi ada pengurangan sekitar Rp211 miliar,” kata Helmi, Senin (21/9/2026).
Menurut Helmi, kondisi tersebut berdampak pada sejumlah kegiatan yang belum bisa dijalankan secara penuh. Pelaksanaannya masih menunggu kepastian terkait dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski ruang fiskal menyempit, DPRD Samarinda mendorong agar anggaran tetap diarahkan pada program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya semoga dana transfer dari pemerintah pusat itu bisa kembali. Kalau kembali, insyaallah semua kegiatan itu akan dijalankan semua,” ujarnya.
Helmi menyebut pekerjaan yang sudah berjalan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran. Hal itu karena pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk proyek infrastruktur.
“Kalau bicara prioritas, pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan ini wajib nanti harus dibayar. Kemudian infrastruktur, pelayanan publik, termasuk pembayaran utang,” jelasnya.
Selain kebutuhan tersebut, DPRD juga memberi perhatian pada kondisi kemarau yang terjadi di Samarinda. Anggaran belanja tidak terduga (BTT) turut ditambah untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan kondisi tersebut.
“Ditambah lagi sekarang ini kan musim kemarau. Jadi tadi anggaran tidak terduganya juga ditambah. Nah, di situ fokusnya,” pungkasnya.
Pembahasan Raperda APBD Samarinda 2027 selanjutnya dilanjutkan sesuai tahapan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan pelayanan masyarakat. (adv/zu)
