KUTAI KARTANEGARA – Aksi gotong royong masyarakat Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu memperbaiki jalan nasional yang rusak sudah berlangsung tiga hari sejak Sabtu (4/6/2026). Kepala Desa Loa Kulu Kota Mohamad Rijali mengatakan, inisiatif tersebut muncul dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk melalui Ketua RT dan pemerintah desa.
Usulan perbaikan kemudian dibahas dalam rembuk warga di RT 12. “Keluhan warga cukup banyak. Dari hasil musyawarah, disepakati untuk gotong royong, tapi tetap memperhatikan status jalan yang merupakan kewenangan pusat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Rijali menegaskan, warga tidak diperkenankan melakukan perbaikan permanen karena status jalan nasional. Upaya yang dilakukan hanya sebatas penanganan sementara dengan metode pengecoran di titik-titik kerusakan.
“Awalnya ada usulan mengupas aspal, tapi itu tidak diperbolehkan. Jadi kita hanya tambal di atasnya agar lebih aman dilalui,” jelasnya.
Pendanaan kegiatan dilakukan secara swadaya melalui iuran warga yang diumumkan lewat media sosial. Selain uang tunai sekitar Rp3,7 juta, warga juga menyumbang material seperti semen dan tenaga kerja, sementara konsumsi disiapkan oleh ibu-ibu PKK.
Perbaikan dilakukan selama tiga hari dan difokuskan di wilayah Saratika. Meski telah rampung, Rijali menyebut kerusakan jalan berpotensi kembali terjadi jika persoalan utama tidak ditangani.
“Masalahnya bukan hanya lubang. Struktur jalan menurun, drainase buruk, dan ada abrasi di sisi jalan. Air melimpas ke badan jalan karena saluran tidak berfungsi,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi, terutama karena jalan tersebut kerap dilintasi kendaraan berat. Warga khawatir potensi kecelakaan akan terus terjadi jika tidak ada perbaikan menyeluruh.
“Ini bukan sekadar kenyamanan, tapi keselamatan. Jalan ini dipakai semua orang,” tegasnya.
Pemerintah desa mengaku telah melaporkan kerusakan tersebut ke instansi terkait, termasuk gorong-gorong yang ambles di depan kantor desa. Respons awal dari pihak balai disebut sudah ada, namun penanganan menyeluruh masih ditunggu.
Meski demikian, Rijali mengimbau warga untuk tetap proaktif dalam menjaga kondisi lingkungan, tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
“Minimal kita lakukan yang bisa dilakukan. Jangan sampai menunggu terus, sementara risiko di lapangan semakin besar,” pungkasnya. (fjr)
