SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku siap menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berkaitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Rekomendasi yang diberikan BPK yaitu raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP atas LKPD Pemkot Samarinda Tahun Anggaran (TA) 2022. Alhasil untuk kali kesembilan secara bertuntun Pemkot Samarinda mampu mempertahankan predikat WTP atas LHP sepanjang sembilan tahun ini.
Andi Harun berjanji bakal semaksimal mungkin menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK. Supaya tata pengelolaan keuangan pemerintah terus terjadi peningkatan ke arah yang lebih baik.
“Kalau Pak Kepala BPK tadi memberikan batas waktu hingga 60 hari agar catatan tadi segera ditindaklanjuti, maka saya menawar bolehkah 20 hari saja kami menyelesaikannya, biar bisa lebih cepat lagi,” tuturnya.
Orang nomor satu di Kota Tepian ini menegaskan, Opini WTP untuk kesembilankalinya ini menjadi bukti dan indikator bila aparat Pemkot telah bekerja keras secara kolektif. Yang tak lepas dukungan dari DPRD Samarinda dengan peranan penting di dalamnya.
Meski begitu menurutnya WTP bukan menjadi tujuan akhir, melainkan membuktikan Pemkot memiliki komitmen tinggi dalam mengelola keuangan pemerintah menjadi lebih profesional.
“Terima kasih atas catatanya tadi khususnya terkait masalah pajak, setelah Lebaran kami akan tindak lanjuti khususnya masalah THM yang masih ada puluhan di Samarinda belum kami perpanjang izinnya dan ini menjadi langkah baik untuk mendata kembali dalam memaksimal PAD,” terang Andi Harun.
“Apalagi status transisi dari pandemi menuju endemi hingga pencabutan PPKM setidaknya bisa menambah semangat untuk menemukan pendapatan baru. Sehingga dari tahun ke tahun PAD kita bisa terus meningkat,” pungkasnya. (xl)
