Gandeng Unhas, Pemkab Kukar Fokus Kembangkan SDM untuk Pembangunan Daerah

Gandeng Unhas, Pemkab Kukar Fokus Kembangkan SDM untuk Pembangunan Daerah
Bupati Kukar Edi Damansyah (baju hitam) menyepakati kerja sama dengan pihak kampus. (Prokom Kukar)

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Dalam rangka peningkatan pengembangan pembangunan daerah sekaligus pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani Bupati Kukar Edi Damansyah dan pihak Unhas, Rabu (5/7/2023) di ruang rektor kampus tersebut. Edi menerangkan, maksud kerja sama ini adalah optimalisasi sumber daya para pihak. Dalam bersinergi dan berkolaborasi untuk perencanaan pembangunan daerah melalui dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sehingga tujuan untuk tercipta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplementasi menjadi konsep ideal program nyata dalam pemecahan masalah daerah.

Baca Juga  Tak Pernah Impor di 2025, Prabowo Klaim Indonesia Sudah Capai Swasembada Beras

“Upaya ini adalah perpanjangan dari kerja sama yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020. Melalui program penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun,” sebut Edi.

Program tersebut dengan penyediaan dokter peserta PPDS yang mengikuti program studi (Prodi) pendidikan. Yaitu Prodi Ilmu Penyakit Dalam, Prodi Obstetri dan Ginekologi, Prodi Ilmu Patologi Klinik, Prodi Radiologi, dan Prodi Ilmu Anestasi.

Baca Juga  Kantor Perusahaan Kargo Dibobol Maling, Polisi Amankan Lima Tersangka Penadah

Dalam perpanjangan kerja sama ini Pemkab Kukar memperluas pola kerja sama yang dilaksanakan. Tidak hanya terkait dokter residen, tetapi juga terkait kerja sama lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026.

“Salah satu yang diharapkan adanya kerja sama riset pembangunan daerah antara tim riset Universitas Hasanuddin dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,” terang Edi.

Hal itu tidak terlepas dari adanya kebijakan daerah, yang mana dalam setiap pelaksanaan kegiatan haruslah berdasarkan kajian dan riset. Agar nantinya kegiatan yang menggunakan pembiayaan besar baik itu melalui APBD atau APBN dapat dijalankan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran. (zu)