SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengklaim serius mewujudkan pembangunan hijau atau Green Growth Impact (GGC) yang sudah diluncurkan sejak 2016. Namun demikian, Pemprov masih membutuhkan dukungan dalam mewujudkannya, salah satunya dari perangkat daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni pada Ekspose Kegiatan Perlindungan dan Restorasi/Rehabilitasi Mangrove, Rawa dan Gambut, Selasa (11/7/2023). Dijelaskan, GGC merupakan inisiatif membangun satu gerakan bersama, menjadikan Kaltim sebagai model pembangunan hijau yang baru untuk Indonesia dan dunia, dengan menonjolkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Ini tentunya sebuah hal yang harus mendapat dukungan baik secara formal maupun juga kolaborasinya,” tuturnya.
Kata Sri, wujud dukungan GGC mesti diformalkan. Baik berupa penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Keputusan (SK) bahwa ini memang inisiatif dari Pemprov Kaltim bersama mitra pembangunan guna melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan termasuk kegiatan retorasi lahan basah dan seterusnya.
Dalam hal ini dirinya meminta Dinas Lingkungan Hidu (DLH), DDPI, dan berbagai pihak mengupayakan agar GGC diformalkan. Pasalnya apabila telah diformalkan, ada tanggung jawab yang melekat di jajaran perangkat daerah Kaltim untuk mengawal baik implementasi GGC.
“Dukungan Perangkat Daerah terkait GGC sendiri harus menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam rencana kerja Pemerintah Daerah maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Saya yakin isu pelestarian lingkungan ada di dalamnya meskipun nomenklatur GGC belum termuat,” terang Sri.
Karena itu pihaknya berharap narasi GGC masuk dalam Rencanaan Pembangunan Daerah, maupun masuk di RPJMD pemerintah tahun 2024-2029.
“Kaltim memiliki tanggung jawab besar untuk mengimplementasikan pembangunan hijau. Semua daerah melihat Kaltim sebagai daerah yang berhasil dengan ekonominya,” tegas mantan kepala dinas pariwisata ini. (xl/advdiskominfokaltim)
