KUTAI KARTANEGARA – Pengadaan bus sekolah akan menjadi salah satu program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ke depan. Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin mendukung penuh program ini dikarenakan luasnya geografis wilayah Kukar.
Apalagi fokus pemerintah saat ini ialah infrastruktur konektivitas. Sehingga angkutan pelajar sangat diperlukan untuk menjadi moda transportasi utama murid-murid yang ingin bersekolah.
“Tentunya Pemkab Kukar sangat mendukung program bus ini. Karena banyak anak-anak kita yang membutuhkan moda transportasi. Saya yakin ini sangat membantu dan meminimalisasi rawannya angka kecelakaan yang membayangi pelajar,” kata Rendi Solihin.
Sementara itu Kepala Dishub Kukar Ahmad Junaidi mengatakan, bus sekolah ini sangat diperlukan masyarakat. Banyak sekali saat warga berdialog dengan Bupati maupun Wabup.
Kehadiran angkutan pelajar seringkali menjadi salah satu aspirasi mereka. Untuk itu, Pemkab Kukar telah melakukan uji coba angkutan pelajar ini di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong.
“Kami uji coba dahulu. Dan kami diminta untuk coba lakukan pendataan dulu. Seperti kecamatan-kecamatan mana yang memang membutuhkan (bus sekolah). Kemudian datanya siapa yang perlu diangkut,” ujar Junaidi.
Di APBD-P tahun 2023 ini, Pemkab Kukar melakukan pengadaan untuk enam bus sekolah. Junaidi menyebut target penerima masih dalam pendataan.
Tipe angkutan pelajar ini merupakan bus dengan 30 kursi dan 19 kursi. Dan sampai saat ini, bus tersebut masih dalam pabrikasi. Kemungkinan bus ini diserahkan di Desember dan beroperasi di 2024 untuk mengangkut pelajar dari tingkat SD hingga SMA.
“Jadi di tahun ini sudah ada satu unit kami anggarkan di murni kemarin, yakni di Loa Tebu. Di perubahan kami adakan enam unit,” jelasnya.
Terkait pengelolaan bus sekolah, Junaidi menyebut untuk saat ini diserahkan ke pemerintah kelurahan dan desa penerima bantuan. Namun, dia juga berharap penerima bantuan dapat menciptakan swakelola. Terlebih pengadaan bus ini sangat penting agar pelajar yang belum layak berkendara memiliki moda transportasi.
“Banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di kalangan pelajar. Dan insyaallah di tahun 2024 nanti mengikuti arahan kepala daerah akan kita adakan lagi. Kita akan atur konsep dan perkembangannya sesuai dengan keperluan masyarakat,” tutup Junaidi. (zu)
