JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik menegaskan pengelolaan keuangan di Kaltim masih fokus kepada fungsi-fungsi. Hal itu disampaikan usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).
Acara yang digelar BPK RI dirangkai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Selayaknya menurut Akmal Malik, pengelolaan keuangan tidak lagi berbasis fungsi, tapi berbasis problem solving (pemecahan masalah) atau solusi. “Karena masalah kita itu lintas fungsi,” tandasnya.
Akmal Malik mencontohkan persoalan tambang ilegal menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), tetap harus melibatkan lintas sektor. Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya.
“Kalau pendekatan fungsi, pasti ESDM tidak akan mampu, maka harus bersinergi dan berkolaborasi,” tegasnya.
Ke depan harus ada paradigma berpikir “money follow solution” atau uang mengikuti penyelesaian masalah (solusi).
“Sehingga masalah bisa diselesaikan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Akmal sangat mengapresiasi penyampaian LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. “Hasil pemeriksaan terhadap pusat, juga kontribusi kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mengapresiasi jajaran BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan baik dan sesuai waktu pelaksanaan. “BPK harus terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan,” pintanya.
Presiden juga menyampaikan selamat kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. (xl)
