BALIKPAPAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui laman resmi DPRD Kaltim, Hasanuddin menyatakan bahwa masyarakat di daerah 3T masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan lokal, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kebijakan komprehensif dari tingkat pusat.
Menurutnya, perempuan dan anak di wilayah 3T rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi karena keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, serta minimnya fasilitas layanan sosial dan hukum. “Perhatian serius dari pemerintah pusat mutlak diperlukan, agar mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama seperti masyarakat di wilayah lain,” ujarnya.
Hasanuddin juga mendorong agar sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga masyarakat ditingkatkan. Ia berharap ada kebijakan afirmatif dan program berkelanjutan yang berpihak pada kelompok rentan di wilayah 3T, termasuk melalui penguatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak.
Sebagai legislator daerah, ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim akan terus menjadi mitra strategis dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan yang masih terpinggirkan. (adv/zu)
