KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan strategi baru menghadapi tahun anggaran 2026 yang disebut sebagai periode paling menantang dalam beberapa tahun terakhir. Tekanan fiskal membuat pemerintah daerah harus mengubah pola pembangunan dari yang sebelumnya mengandalkan APBD menjadi lebih kolaboratif dengan sektor swasta.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa kemampuan anggaran pada 2026 diperkirakan turun hampir 40 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi itu menurutnya mengharuskan pemerintah mencari pola kerja yang lebih efektif dan inovatif.
“Memang saya harus akui bahwa tahun 2026 merupakan tahun yang sangat sulit bagi kita. Anggaran kita turun dari sekitar Rp12 triliun menjadi hanya Rp7 triliun,” ujar Aulia saat Expose Capaian Tahun 2025 Pemkab Kukar.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkab Kukar tetap menargetkan sejumlah program utama dapat berjalan. Aulia menegaskan bahwa efektivitas anggaran menjadi kunci, bukan hanya besarnya nominal APBD.
“Kami tetap optimistis target kinerja tahun 2026 bisa kita capai. Tetapi diperlukan strategi yang sangat luar biasa untuk memastikan program strategis tidak terhambat,” katanya.
Salah satu strategi yang mulai dijalankan adalah memperluas kerja sama dengan badan usaha. Beberapa perusahaan daerah maupun nasional telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung program sosial dan pembangunan di Kukar.
“Contohnya, Pertamina EP di Samboja menyatakan siap membantu program makan bergizi untuk anak dan lansia. Ini contoh bagaimana kolaborasi dapat mengisi ruang yang tidak bisa sepenuhnya ditopang oleh APBD,” jelas Aulia.
Berbagai capaian pada 2025 menjadi dasar pemerintah untuk melangkah ke tahun berikutnya. Di bidang pembangunan manusia, angka kemiskinan turun menjadi 6,72 persen dan angka stunting berada di level 12,4 persen.
Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah telah mengoperasikan 32 puskesmas rawat inap 24 jam, disertai pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan posyandu.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, Kukar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), peningkatan indeks reformasi birokrasi, serta nilai MCP KPK yang naik hingga kategori hijau.
Tren pertumbuhan juga terlihat pada sektor ekonomi. Jumlah industri kecil menengah (IKM) melejit menjadi lebih dari 7.000 unit pada 2025 dan ratusan UMKM naik kelas.
Capaian infrastruktur turut menjadi fondasi penting dengan berlanjutnya pembangunan jalan, jembatan, pasar semi modern, fasilitas ekonomi kreatif, serta penyelesaian dua rumah sakit baru di Muara Badak dan Samboja.
Aulia menegaskan bahwa pola pembangunan 2026 akan berbeda. Pemerintah daerah tidak bisa lagi bergantung pada APBD sebagai sumber utama pendanaan.
“Konsep pembangunan tahun 2026 itu lebih kita dorong kepada pembangunan kolaboratif. APBD nanti sifatnya hanya pertahanan terakhir,” tegasnya.
Pendekatan ini diperkirakan menjadi arah kebijakan jangka panjang, terutama melihat kebutuhan layanan publik yang terus berkembang di 20 kecamatan. Dengan mendorong kemitraan publik–swasta, pemerintah berharap pembangunan daerah tetap berjalan meski dalam tekanan fiskal. (fjr)
