KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan target ambisius pada pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026. Besarannya melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus terlibat maksimal untuk mencapai target tersebut. Dia mengingatkan bahwa pada 2025, PAD belum mampu memenuhi target Rp953 miliar dan hanya terealisasi Rp710 miliar.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar menunjukkan, realisasi PAD 2025 terdiri atas pajak daerah Rp272,3 miliar, retribusi Rp359,3 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp35,6 miliar, serta pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp42,6 miliar.
“Target PAD 2026 kita tetapkan Rp 1,97 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi, sementara capaian 2025 baru sekitar 74,50 persen,” ujar Aulia usai Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah di Kantor Bapenda, Kamis (15/1/2026).
Dia menjelaskan, peningkatan pendapatan akan ditopang oleh berbagai sumber penerimaan daerah, mulai dari pengelolaan tempat wisata, parkir, layanan katering perusahaan, hingga pajak air tanah, opsen kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Aulia meminta penguatan koordinasi antara Bapenda dan pemerintah kecamatan agar optimalisasi PAD berjalan lebih efektif dan tidak lagi mengalami defisit capaian seperti tahun sebelumnya.
“Kami optimistis, dengan langkah yang terencana dan pengawasan yang ketat, target PAD 2026 bisa dicapai,” tegasnya. (fjr)
