SAMARINDA – Menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca ekstrem dan kemarau, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong sinergi lintas sektor. Penanganan ancaman lingkungan ini dinilai tidak boleh hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan tim Satgas di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya kontribusi aktif dari dunia usaha yang beroperasi di wilayah Samarinda, khususnya korporasi yang memanfaatkan sumber daya alam setempat.
Sebagai langkah konkret, Komisi III berencana memanggil jajaran manajemen perusahaan dalam waktu dekat untuk menggalang alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada penanggulangan karhutla.
“Perusahaan yang mengeruk hasil alam di Samarinda tidak boleh tutup mata. Kami ingin eksistensi dan sumbangsih nyata mereka hadir untuk membantu persoalan lingkungan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan sarana dan operasional penanganan karhutla,” tegas Deni.
Ia menyampaikan bahwa keterlibatan korporasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan wujud kepedulian sosial terhadap daerah tempat mereka bertumbuh.
Meski beberapa korporasi telah menyalurkan bantuan, Deni menilai gerakan kolaboratif ini perlu diperluas agar dampaknya terasa lebih masif dan terstruktur di seluruh titik rawan kekeringan.
“Sebagian perusahaan sudah bergerak, sebagian lainnya sedang mempersiapkan. Tugas kami di DPRD adalah menggerakkan dan merangkul semua pihak agar bersama-sama berkontribusi,” tambahnya.
Deni memungkas dengan menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh unsur Satgas, relawan, dan petugas lapangan yang terus bersiaga menjaga Kota Samarinda dari ancaman karhutla. (adv/zu)
