KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid memimpin sidang paripurna ke-13 dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) dan kesepakatan bersama terhadap rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD. Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023, Jumat (12/8/2022) di ruang rapat sidang utama paripurna DPRD Kukar.
Anggota Banggar Firnadi Ikhsan membacakan laporan tim Banggar yang dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar. Proses perumusan tersebut telah melalui proses diskusi yang panjang yang dilakukan di Kota Samarinda.
Firnadi meringkas beberapa poin dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Diantaranya, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,38 triliun.
Kemudian, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp4,53 triliun, dan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisal lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp150 miliar.
“Laporan Banggar DPRD Kukar sebagaimana disampaikan diatas telah memperhatikan masukan dari masing-masing Fraksi, sebagaimana ketentuan pada Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2019,” sebutnya.
Selanjutnya akan dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD agar menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyususn Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD sebagaimana amanat dalam PP 12 Tahun 2019.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penuh dalam pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 ini,” tandas politisi PKS ini.
Sementara itu Abdul Rasid mengatakan beberapa target prioritas dalam pembangunan daerah akan ditekankan pada infrastruktur.
“Terutama penanganan infrastruktur yang sering viral, seperti Jembatan Sabera, jalan Dusun Pendamaran. Kemudian rencana pembangunan Rumah Sakit Muara Badak, dan penataan Pasar Tangga Arung,” jelas Rasid.
Dia juga mengingatkan kepada setiap OPD agar maksimal dalam menyerap anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Jika tidak, sanksi yang akan dilakukan ialah pemotongan anggaran.
“Sudah kami ingatkan ke TAPD supaya maksimal dalam penyerapannya, ya kalau memang ada yang seperti itu, harus dikurangi jatah anggarannya,” tandasnya. (zu)
