SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bakal mengucurkan kredit usaha bunga nol persen bagi usaha kecil menengah (UKM). Sebagai tindak lanjutnya, Pemkot tengah menyusun pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Inisiatif pembentukan TPAKD ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Rancangan SK tim inti yang diketuai Sekeretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda sudah terbentuk.
Pada tahap awal, Pemkot juga tengah menyusun tim teknis melalui rapat yang berlangsung Senin (15/8/2022) pagi di gedung Balai Kota.
Plt Asisten II Sekretariat Kota Samarinda Sam Saimun mengatakan, pembentukan forum ini sebenarnya untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya. Melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) melalui dana pemerintah yang mengendap di bank daerah.
“Harapan pak Wali Kota, agar dana APBD kita juga bisa dinikmati warga Samarinda melalui suntikan dana untuk pelaku usaha,” sebutnya.
Oleh karena itu penting duntuk segera membentuk tim teknis agar optimalisasi potensi sumber dana di daerah bisa betul-betul berjalan. Karena tim teknis nanti bertugas untuk melakukan seleksi dan menilai terhadap model bisnis apa yang perlu dibantu dalam memberikan pembiayaan modal usaha nanti. Dan tim ini pun hanya sekadar memberikan rekomendasi saja.
“Sedangkan untuk penyaluran modal sendiri tetap masuk diranah Bank. Intinya niatan pemerintahan kota Samarinda ini sangat baik dalam menciptakan sepuluh ribu pelaku wirausaha baru tanpa harus terjerat para rentenir,” terang Sam.
“Semoga sinergi yang positif antara pemangku kepentingan di daerah seperti OPD, OJK dan Bank Kaltimtara untuk menopang pertumbuhan ekonomi bisa terwujud dalam menyejahterakan warga kota,” harapnya.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Samarinda Yuyum Puspitaningrum menyebutkan, untuk mendukung forum tadi Pemkot sendiri telah memberikan penambahan modal untuk Bank Kaltimtara melalui APBD perubahan 2022 sebesar Rp15 miliar.
Dari dana tadi, nilai bunga dari pembiayaan yang berikan kepada UKM sebesar nol persen. “Tetapi tetap ada uang jaminan sebasar 5 persen dari total besaran pinjaman yang diberikan sebagai dana administrasi,” kata Yuyum.
Besaran pinjaman juga diberikan bervariatif kepada dua kategori untuk pelaku usaha, baik untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun Wira usaha baru (star up) mulai dari Rp5 juta hingga Rp25 juta.
Untuk itu agar perputaran dana pembiayaan yang diberikan kepada UKM bisa berjalan baik, maka penting bagi tim teknis nanti agar selektif mengidentifikasi dan memverifikasi dalam memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha yang berpotensi dalam pengembangan usahanya. (xl)
