Samarinda Butuh Banyak Biaya untuk Pembangunan, Camat dan Lurah Diminta Lakukan Ini

Samarinda Butuh Banyak Biaya untuk Pembangunan, Camat dan Lurah Diminta Lakukan Ini
Wali Kota Samarinda Andi Harun (dua dari kanan) dalam pengundian 20 hadiah untuk wajib pajak, Selasa (27/12/2022). (Diskominfo Samarinda)

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan apresiasi atas kerja keras organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam upaya menggali peningkatan PAD yang mampu melampaui target dari yang ditentukan.

Apresiasi ini disampaikan dalam pengundian 20 hadiah bagi Wajib Pajak, Selasa (27/12/2022) sore di gedung Balai Kota. Kata Andi Harun, pada kepemimpinannya yang memasuki tahun kedua ini, hasil capaian PAD dalam dua tahun terakhir terus meningkat. Malahan mampu melebihi target.

“Saya ingat sejak dilantik menjadi Wali Kota pada 26 Februari 2020 lalu kami menerima PAD Samarinda hanya sebesar Rp380 miliar. Dan hari ini tahun 2022 per Desember capaian PAD kita sudah tembus di angka Rp717 miliar dari target Rp600 miliar. Artinya ada kenaikan hingga 120 persen,” urai mantan legislator Kaltim itu.

Baca Juga  Berkah di Samboja Barat, Gerakan Etam Mengaji dan Safari Ramadan Hadir di Tengah Warga

Andi Harun mengakui bahwa pihaknya memang lebih mengenjot dalam peningkatan PAD. Hal ini berangkat dari kebutuhan warga kota yang begitu banyak. Mulai dari ingin bebas banjir hingga butuh Samarinda yang bersih.

“Mana mungkin untuk membersihkan Samarinda hanya dengan sapu ijuk, melainkan juga butuh alat yang canggih sehingga butuh anggaran besar untuk memenuhi semua ini,” sebutnya.

Ditambah lagi pada 2023 Samarinda bakal melakukan pembangunan luar biasa. Dimulai dari membangun kawasan Tepian Mahakam, mengubah wajah indoor Gor Segiri, revitalisasi Citra Niaga, dan polder Air Hitam hingga membangun terowongan dan penerangan jalan di pintu masuk kota Samarinda. Semua itu menurutnya butuh biaya yang banyak.

Baca Juga  Tim Pengawasan SPMB Samarinda Gerak Cepat, Pastikan Penerimaan Siswa Objektif

“Sehingga kalau PAD kita besar maka program kerja pemerintah juga akan bertambah. Hingga tak salah jika Lurah dan Camat diapresiasikan dengan mendapat mobil operasional, karena tugas mereka juga membantu untuk mencarikan uang dalam upaya meningkatan PAD,” tegas Andi Harun.

Dalam hal ini camat dan lurah diminta tidak segan menyasar pengusaha yang memiliki properti besar. Supaya patuh untuk membayar PBB.

Baca Juga  Pemerintah Tegaskan Semua Bantuan Bencana Alam di Sumatra Harus Jangkau Titik Terdalam

“Kalau perlu jika mereka enggan melakukan kewajiban akan PBB, bisa sekali-kali untuk diberi efek berupa sanksi sosial,” tandasnya. (xl)