KUTAI KARTANEGARA – Langkah strategis Bupati Kukar Edi Damansyah mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kukar berbuah hasil. Dengan menggandeng perusahaan swasta, belasan ribu liter minyak goreng curah didistribusikan untuk warga Tenggarong pada Kamis (17/3/2022).
Ketersediaan minyak goreng yang dibantu oleh perusahaan PT Tritunggal Sentra Bhuana (TSB) itu merupakan buah pertama dari pendekatan Bupati Kukar Edi Damansyah dalam mendorong ketersediaan minyak goreng di Kukar.
Tak hanya untuk di Tenggarong saja, nantinya minyak goreng juga akan distribusikan untuk kecamatan lainnya. Seperti Samboja, Anggana, Muara Badak hingga Marangkayu. Yakni menyesuaikan lokasi ring-1 tempat perusahaan tersebut beroperasi.
Khusus untuk di Tenggarong, jumlah yang telah didatangkan sebanyak 16 ribu liter minyak goreng curah. Meski berbentuk curah, namun kualitas minyak goreng tersebut dikatakan sama dengan minyak goreng kemasan yang selama ini beredar.
Bupati pun langsung meninjau distribusi minyak goreng di halaman parkir kantor Camat Tenggarong. Tak terlalu banyak seremonial, orang nomor satu di Kota Raja itu meminta minyak goreng yang ada segera didistribusikan ke masyarakat. Tentu dengan melibatkan perangkat RT, desa, kelurahan, hingga kecamatan. Begitu juga dari tim kepolisian dan TNI.
“Penyaluran minyak goreng oleh perusahaan ini merupakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dari pemerintah yang direspon langsung oleh perusahaan CPO,” kata Bupati.
Tak hanya PT TSB, sejumlah perusahaan lain juga disebut telah menyiapkan diri membantu penuntasan masalah kelangkaan minyak goreng di Kukar. Di antaranya PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) dan PT Rajawali Nusindo.
Bahkan pada Senin (21/3/2022) mendatang dia sudah menjadwalkan mengundang 16 perusahaan pemilik pabrik CPO yang ada di Kukar. Dengan harapan adanya skema kolaborasi untuk menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng secara bersama-sama.
Edi pun meyakini secara bertahap dan berangsur kebutuhan minyak goreng di Kukar akan terpenuhi. Jika skema kolaborasi ini bisa tersalurkan dengan baik, walaupun ketersediannya masih terbatas.
Mekanismenya sengaja melibatkan unsur pemerintahan dari RT, Desa dan Kelurahan, agar menghindari kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan Covid-19 serta memastikan pendistribusian sesuai dengan yang diharapkan. Pihaknya menetapkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah pusat, yakni Rp 14 ribu per liter. (zu)
