SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyoroti penurunan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026. Ia menyebut anggaran yang sebelumnya mencapai Rp20 triliun diprediksi turun menjadi Rp18 triliun.
“Yang jadi masalah itu penurunan APBD 2026. Gubernur menyampaikan dana bagi hasil menurun, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Ini cukup signifikan,” kata Hasanuddin usai menghadiri Musrenbang RPJMD Kaltim 2025–2029 dan RKPD 2025 di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025).
Hasanuddin menjelaskan, anggaran Rp18 triliun itu tidak seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kaltim karena harus dibagi ke 10 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
“Yang Rp18 triliun itu bukan sepenuhnya milik provinsi. Itu terbagi lagi ke kabupaten/kota. Saya kira ini memang sedikit turun,” ujarnya.
Merespons kondisi itu, ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintahan. Salah satu langkah yang diambil yaitu dengan menggelar Musrenbang di Kantor Gubernur, bukan lagi di luar daerah.
“Makanya setiap kegiatan kita upayakan efisiensi, seperti hari ini. Biasanya Musrenbang digelar di luar, sekarang dilaksanakan di kantor Gubernur,” tutupnya.(adv/zu)
