KUTAI KARTANEGARA – Program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang menjadi salah satu wujud Dedikasi Kukar Idaman Terbaik terus menunjukkan capaian positif. Hingga saat ini, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp37 miliar dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet di bawah 2,5 persen, jauh di bawah batas aman 3 persen.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri, usai menghadiri peringatan HUT ke-60 Bankaltimtara di Tenggarong, Rabu (15/10/2025).
“Alhamdulillah, program KKI berjalan baik. Serapan kredit tinggi dan tingkat macet rendah menandakan bahwa program ini benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Aulia.
Dia menyebut program KKI merupakan hasil pengembangan dari visi pemerintahan sebelumnya, yang kini ditingkatkan menjadi bagian dari Kukar Idaman Terbaik dengan plafon pinjaman yang naik hingga Rp500 juta.
“Yang semula maksimal Rp50 juta, ke depan kita harapkan bisa naik hingga Rp500 juta. Tujuannya agar petani naik kelas, nelayan naik kelas, dan UMKM naik kelas,” tuturnya.
Aulia juga menekankan pentingnya penerapan syarat dan ketentuan yang jelas dalam penyaluran kredit agar program ini tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Ada pagar yang harus dijaga agar kredit ini benar-benar bermanfaat bagi penerima dan pengembaliannya sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bankaltimtara Tenggarong Eryuni Ramli Okol mengatakan hingga bulan lalu, realisasi pembiayaan KKI mencapai Rp37 miliar kepada sekira 1.800 debitur.
“Target kami 2025 sebanyak-banyaknya, karena potensi UMKM di Kukar ada sekitar 59 ribu. Sasaran utama kami tetap UMKM, petani, dan nelayan,” jelas Eryuni.
Ia menuturkan, mayoritas penerima manfaat KKI saat ini masih didominasi oleh pedagang, sementara sektor pertanian dan perikanan mulai meningkat sejak 2023.
Eryuni juga menegaskan bahwa proses pengajuan KKI tergolong mudah. Warga hanya perlu memiliki KTP Kutai Kartanegara serta melengkapi dokumen pendukung sesuai profesi.
“Untuk pedagang atau pelaku UMKM cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara petani dan nelayan wajib menunjukkan bukti profesinya. Prosesnya mudah,” tutupnya. (advprokom/fjr)
