KUTAI KARTANEGARA – Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemdamping Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Kartanegara (Kukar) di Gedung Serbaguna Kompleks Kantor Bupati, Selasa (19/7/2022).
Bupati Kukar Edi Damansyah memimpin jalannya rapat tersebut didampingi oleh Kepala Dinsos Kukar Hamly, serta 50 orang pendamping PKH di Kukar.
Rakor Teknis PKH tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesamaan gerak dan langkah. Memahami peran, serta mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada untuk evaluasi PKH di Kabupaten Kukar.
Diharapkannya rakor tersebut dapat mendorong sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para pendamping dan operator pelaksana PKH.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Pendamping PKH Kukar. Yang dinilainya sudah melaksanakan tugas dengan baik.
Pemkab berharap tugas pokok fungsi pendamping PKH Kukar dapat lebih dioptimalkan. Dalam hal ini Bupati meminta Dinsos dapat melakukan perubahan dan terobosan.
Para pendamping dan operator PKH juga dinilai sebagai salah satu lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Lokomotif ini perlu dikuatkan, didukung, dan punya energi agar bisa berbuat optimal melaksanakan tugas-tugasnya,” kata Edi.
Pendamping PKH diminta lebih berperan untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan, rumusan usulan, serta saran, dan pendapat untuk memperkuat program yang disusun Pemerintah Daerah.
“Keberadaan tim pendamping PKH sangat strategis karena ada dan berinteraksi dengan masyarakat di lapangan. Dan tahu persis yang dibutuhkan masyarakat. Fenomena yang ditangkap di lapangan akan memperkaya dan memperkuat program yang disusun Pemda Kukar,” jelasnya.
Disampaikannya, dalam penanganan dan penanggulangan kemiskinan terdapat beberapa program yang menjadi fokus pemerintah. Salah satunya adalah membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
“Program PKH adalah program lintas sektor. Maka diharapkan kepada instansi terkait yang tergabung dalam tim koordinasi teknis PKH harus dapat bekerja sama dan meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan,” harapnya.
Untuk penanggulangan pengentasan kemiskinan dalam dua tahun ini, Pemkab Kukar sudah mempersiapkan rumah ibadah.
“Ini belum pernah kami diskusikan dengan kawan-kawan pendamping PKH. Kami ingin ada masukan supaya rumah ibadah menjadi sarana pengentasan kemiskinan di Kukar bisa terlaksana dengan baik,” sebutnya.
Menurut Edi, secara psikologis kaum miskin memiliki rasa minder dan tidak bisa hidup berkelompok. Cenderung menyendiri karena faktor-faktor kesulitan kehidupan.
“Maka saya bermitra dengan para pengurus Dewan Masjid dan takmir masjid untuk dapat memberikan sentuhan spiritual. Jika muslim diajak ke masjid dan diajari mengaji, dan jika nonmuslim diajak ke gereja. Kegiatan ini sudah mulai berjalan. Saya percaya jika kehidupan spiritual baik, maka hal lain akan baik,” tutupnya. (zu)
