KUTAI KARTANEGARA – Wacana pembatasan produksi batu bara mendapat sorotan dari DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai kebijakan tersebut berisiko memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah penghasil tambang.
Menurutnya, pembatasan produksi bukan solusi tepat untuk menjaga harga batu bara di pasar. Dia khawatir kebijakan itu justru membuat perusahaan mengurangi aktivitas operasional sehingga berdampak pada tenaga kerja dan sektor pendukung lainnya.
“Kabupaten Kukar sangat bergantung pada sektor pertambangan. Kalau produksi dibatasi, aktivitas perusahaan otomatis ikut menurun,” ujarnya di Tenggarong, Jumat (15/5/2026).
Yani menjelaskan, ketika produksi batu bara dikurangi, perusahaan hanya akan beroperasi sesuai kebutuhan pasar. Kondisi itu dinilai dapat berdampak langsung terhadap kontraktor tambang hingga pekerja lapangan yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas produksi.
Menurutnya, efek penurunan produksi tidak hanya dirasakan perusahaan tambang, tetapi juga pelaku usaha lain yang terlibat dalam rantai industri pertambangan.
“Kalau produksi turun, kegiatan kontraktor ikut berhenti dan pekerja juga terdampak karena aktivitas tambang berkurang,” katanya.
Ahmad Yani meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan kembali rencana pembatasan produksi batu bara. Pemerintah pusat diharapkan lebih fokus memperluas pasar ekspor dan menjaga penyerapan batu bara nasional dibanding mengurangi kuota produksi.
Dia juga menilai pemerintah perlu mencari langkah agar komoditas batu bara Indonesia tetap memiliki daya saing dan kebutuhan pasar global tetap terjaga.
“Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana batu bara Indonesia tetap dibutuhkan pasar dunia, bukan malah produksinya dibatasi,” tutur Yani mengingatkan kebijakan sektor tambang harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat daerah. (fjr)
