SAMARINDA – Camat dan lurah se-Samarinda diminta mengaktifkan kembali pos pelayanan terpadu (Posyandu). Sebagai upaya dukungan dalam penurunan angka stunting.
Permintaan ini disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali) sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Samarinda Rusmadi dalam Pertamuan Sosialisasi Perwali no 102 tahun 2021 tentang Penurunan Stunting di Ruang Mangkupelas Balai Kota Samarinda, Selasa (15/11/2022).
“Pemerintah kota Samarinda sudah menetapkan untuk tahun 2026 ini ada 26 kelurahan yang menjadi lokus dan fokus gerakan penurunan stunting. Namun, persoalan krusialnya adalah soal pencatatan, pendataan, soal bagaimana kita mengukur balita apa tumbuh kembangnya wajar atau ada penyimpangan,” terangnya.
“Kalau tidak ada pencatatan, dan posyandu tidak aktif, kita tidak bisa memastikan persoalan stunting yang dihadapi,” sambungnya.
Kata Rusmadi, kuncinya ada pada Posyandu dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Menurutnya ada banyak posyandu di Samarinda. Namun banyak juga yang tidak aktif.
“Tolong Pak Lurah, Camat, agar bisa segera mengaktifkan kembali,” imbuhnya.
Malahan orang nomor dua di Kota Tepian itu menyarankan digunakannya dana Probebaya sebesar 40 persen kegiatan nonfisik. Bahkan jika untuk dana probebaya untuk alokasi fisik sebesar 60 persen bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkorelasi dalam penurunan kasus stunting, di antaranya urusan sanitasi.
“Persoalan stunting ini persoalan serius yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Samarinda untuk menekan angka stunting ini. Karena stunting ini bukan hanya tumbuh kembang anak saja. Kalau ini tidak tertangani secara fisik, intelektualnya permanen, pasti kemudian menjadi beban bagi bangsa ini ke depan,” bebernya.
“Sehingga ruang pertemuan hari ini dalam rangka untuk memastikan tugas masing-masing OPD, dan yang terpenting adalah aksinya,” tegas Rusmadi. (xl)
