Jokowi Minta Kepala Daerah Selesaikan Dua Masalah Besar Investasi, Apa Saja?

Jokowi Minta Kepala Daerah Selesaikan Dua Masalah Besar Investasi, Apa Saja?
Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). (Humas Setkab/Oji)

BOGOR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap investasi. Pasalnya investasi adalah salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023.

“Terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Menurut Jokowi sekarang ini ada dua masalah besar berkaitan dengan investasi yang dihadapi daerah. Salah satunya masalah tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pasalnya hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya.

Baca Juga  Warga Kukar Diimbau Tumbuhkan Kesadaran Pencegahan Kecelakaan di Jalan

“Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini,” tegasnya.

Masalah kedua berkaitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini diganti dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jokowi menekankan penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama.

“Namanya itu sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita itu. Nama itu dua kata itu cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting kan bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat begitu lho,” ungkap orang nomor satu di republik ini.

Baca Juga  Hari Guru Nasional 2021, Presiden Ajak Bersama Pulihkan Pendidikan

Karenanya para kepala daerah diminta segera menyelesaikan dua masalah tersebut. Apalagi saat ini telah terjadi pemerataan investasi di mana 53 persen investasi pada tahun 2022 berada di luar Pulau Jawa dan investasi tahun 2022 berhasil mencapai Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera menyelesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda,” tandasnya. (xl)