BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus mendorong Data Desa Presisi (DDP) untuk memperkuat pondasi perencanaan pembangunan. Sebagaimana disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka acara Monitoring, Evaluasi dan Pralaporan DDP, Senin (29/01/2024)
Disampaikan, implementasi perencanaan pembangunan melalui pemetaan DDP terus dipercepat dan diperkuat. Sebagai dasar, data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
Kata Akmal, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menggandeng berbagai lembaga dan institusi. Termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi
Akmal menekankan pentingnya data yang akurat dan terperinci sebagai dasar untuk pembangunan. Dengan memiliki data yang presisi, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
“Kami yakin bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk IPB, akan membantu kami dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim,” ungkap Pj Gubernur Akmal Malik.
Pria asal Sumatera Barat ini menjelaskan, DDP menjadi pondasi yang harus kuat dan anyar karena dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat tentang kondisi desa atau kelurahan merupakan dasar yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kemudian, dengan memiliki data yang presisi pula, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, begitupula untuk pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan.
“Data yang presisi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang kebijakan,” terang Akmal.
Menurutnya, secara keseluruhan DDP menjadi pondasi karena memberikan informasi yang kritis dan terukur. Untuk mendukung upaya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis bukti di tingkat desa atau kelurahan. (xl)
