SAMARINDA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) diyakini menjadi andalan nasional. Yaitu menjadi pusat kawasan ekonomi baru di Kaltim, bahkan di kawasan timur Indonesia.
Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor tatkala menghadiri Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara virtual dari Kantor Penghubung Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Disampaikan, selain berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim juga menjadi keunggulan lain KEK MBTK. Karenanya selain harus segera membagun berbagai insfrastuktur kawasan, pemerintah juga harus mampu menarik minat investor untuk berinvestasi ke KEK MBTK.
Orang nomor satu di Benua Etam itu menegaskan KEK MBTK butuh penanganan sangat serius. Supaya bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Kaltim secara khusus dan Indonesia pada umumnya.
“Beberapa persoalan yang selama ini menghambat gerak maju KEK MBTK harus segera ditemukan solusinya, sekaligus tindak lanjut aksinya secara bertahap dan terukur,” tutur Isran.
“Misalnya persoalan kelembagaan, kita akan memperkuat PT MBTK sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” sambungnya.
Dipaparkan, perubahan PT MBTK menjadi BUMD yang merupakan perusahaan patungan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur (Kutim) itu harus dilakukan. Supaya BUPP dapat bekerja lebih maksimal.
Kata Isran, salah satu faktor penghambat kemajuan KEK MBTK selama ini lantaran PT MBTK tidak bisa bekerja optimal. Gara-gara keterbatasan kewenangan, kapasitas dan permodalan.
“Selain persoalan kelembagaan, langkah KEK MBTK pun masih terkendala persoalan infrastruktur dan investasi. Untuk persoalan investasi, faktor terbatasnya kemampuan BUPP (PT MBTK) sangat berpengaruh terhadap minat investor berinvestasi,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, hal ini bertambah rumit karena hampir semua insfrastuktur di dalam KEK MBTK belum secara resmi diserahkan kepada BUPP. Juga dengan belum adanya perizinan untuk pengoperasian air bersih dan belum rampungnya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sangkulirang dan RIP KEK MBTK.
Karenanya Isran meminta kepada semua jajaran Dewan Kawasan KEK MBTK dan BUPP, supaya berbagai permasalahan yang menjadi penghambat itu dapat segera diselesaikan.
“Misal saja soal kelembagaan, saat ini sudah dalam proses pembuatan dokumen kajian pendirian BUMD dan pembuatan naskah akademik, serta Raperda BUMD. Selain itu juga akan dilakukan penilaian aset sebagai dasar penyertaan modal Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur. Tahun 2023 ini semua harus klir,” urainya.
Diketahui, KEK MBTK berada di atas lahan seluas 557 hektare. Tetapi yang saat ini sudah dibebaskan sekira 509 hektare. KEK MBTK sudah dilengkapi satu pelabuhan curah sawit. Supaya lebih banyak investor bisa bergabung, maka jenis pelabuhan di kawasan ekonomi itu harus diubah menjadi multipurpose.
“Lakukan koordinasi dan sinergi secara cepat. Semua proses harus dilakukan dengan segera. Jangan saling menunggu, jangan juga bertele-tele. Birokrasi jangan terlalu panjang. Segera saja proses. Kalau harus ada tanda tangan gubernur, siapkan segera semua dokumennya, saya tanda tangan,” tegas Isran.
Menurutnya, KEK MBTK ke depan dipersiapkan bukan hanya untuk industri sawit. Melainkan juga perkayuan, energi dan industri lainnya. (xl)
