KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menegaskan pentingnya pemerintah daerah segera mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD, Selasa (30/9) malam.
Menurutnya, kondisi fiskal Kukar tahun depan akan menghadapi tantangan berat akibat turunnya penerimaan transfer pusat.
“Yang biasanya uang di Kutai Kartanegara berputar lebih dari Rp10 triliun, tahun depan kita harus menghadapi Rp5 triliun saja. Pastinya akan ada setengah yang hilang, begitu juga dengan dampak pada perekonomian dan inflasi,” ujarnya.
Berdasarkan data APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah Kukar diproyeksikan turun dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,1 triliun. Penurunan terbesar berasal dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bertahan di angka Rp953 miliar.
Seiring itu, belanja daerah disesuaikan dari Rp12 triliun menjadi Rp11,35 triliun. Pembiayaan netto juga berkurang dari Rp500 miliar menjadi Rp165,9 miliar, bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.
Rendi menekankan situasi ini harus menjadi momentum bagi Pemkab dan DPRD untuk memperkuat PAD.
“Potensi Kutai Kartanegara harus digali, bukan hanya yang sudah ada, tetapi juga ide-ide segar. Itu yang kita harapkan muncul dari teman-teman legislatif,” tuturnya.
Sementara itu Anggota DPRD Kukar Fraksi Golkar Johansyah juga menyoroti kondisi serupa. Dia menyebut ketergantungan Kukar pada DBH masih sangat tinggi, mencapai 60–70 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan kontribusi PAD baru sekitar 20 persen.
“Kami berharap ada peningkatan PAD, misalnya dengan membentuk kawasan pariwisata dan pusat perekonomian. Ke depan, paling tidak perbandingannya 50-50, jangan terus mengandalkan DBH,” kata Johansyah. (fjr)
