KUTAI KARTANEGARA – Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan terus digenjot Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).
Saat Rakor bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) baru-baru ini di Tenggarong, Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan perusahaan di wilayahnya agar berkontribusi. Dalam melakukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah.
“Saya minta dunia usaha dapat melakukan pendataan bersama. Terutama pada ring 1 wilayah operasi perusahaan membantu pengentasan kemiskinan dengan melakukan bedah rumah,” kata Edi.
Menurutnya, rakor bersama TJSP tersebut sebagai upaya bersama berkolaborasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kukar. Dicontohkannya, melihat variabel data rumah tidak layak huni dari 11 ribu kemiskinan terdapat 5 ribu di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrim.
“Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman sudah mengalokasikan anggaran Rp61 miliar dengan target bedah rumah sekira seribu unit rumah,” ujarnya.
Kemudian melalui desa juga sudah dikeluarkan kebijakannya. Minimal setiap desa melakukan tiga rumah yang dibedah melalui Aggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
“Perusahaan harus melakukan pendataan ulang di lapangan, untuk mencocokkan dengan data dari kabupaten. Berapa rumah yang layak dan harus dibedah sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Diketahui, sebaran penanganan rehabilitasi RTLH berdasarkan pendataan Disperkim Kukar saat ini berada di Kecamatan Samboja dengan jumlah 300 unit rumah, Kecamatan Muara Kaman dengan jumlah 217 unit rumah. Adapun pembiayaan penyaluran bantuan masing-masing RTLH Rp20 juta dengan total keseluruhan mencapai Rp10,340 miliar. (zu)
