Pj Gubernur Kaltim Minta Kolaborasi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Ditingkatkan

Pj Gubernur Kaltim Minta Kolaborasi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Ditingkatkan
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (istimewa)

SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik kolaborasi pengelolaan aset pemerintah daerah bisa ditingkatkan. Yaitu kolaborasi antara para mitra yang mengelola aset pemerintah daerah bersama dengan badan usaha milik daerah (BUMD). 

“Saya berharap terbangun kerja sama yang baik antara BUMD-BUMD  dengan para mitra yang mengelola aset Pemprov Kaltim,” tutur Akmal usai menerima Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim Agus Wahyudin di Ruang VVIP Kompleks Pendopo Odah Etam, Senin (20/11/2023). 

Diuraikan, para mitra tersebut meliputi Hotel Royal Suite, Blue Sky dan beberapa lainnya. Sementara di bidang perbankan yaitu PT Jamkrida dan PT Bankaltimtara. 

Baca Juga  Ekti Imanuel Tinjau Persiapan PEDA XI KTNA Kaltim

Dalam hal ini Akmal meminta kedua badan usaha milik pemerintah daerah itu bisa terus bersinergi saling mendukung dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Pun begitu, Akmal meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan layanan yang tersedia pada kemitraan dan kolaborasi BUMD dan para mitra. Misalnya untuk rapat-rapat yang harus menggunakan ruang rapat besar semacam ballroom, OPD bisa bekerja sama dengan para mitra pemerintah. 

Baca Juga  WBK dan WBBM Diresmikan, Inspektorat Kukar Diharapkan Awasi Program Pembangunan

Termasuk pula kepada para pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah agar bisa menginap di hotel-hotel yang merupakan aset Pemprov Kaltim. Karena itu Akmal mengingatkan agar para mitra yang mengelola aset pemerintah, BUMD termasuk juga OPD harus terus bekerja sama dan berkolaborasi. 

“Dengan harapan, uang yang kita punya itu berputar di kita-kita juga. Istilah saya, keluar kantong kiri, masuk ke kantong kanan,” kelakar Akmal.

Lebih lanjut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu meyakini kolaborasi tersebut bakal memperkuat modal usaha para mitra pemerintah sekaligus ekonomi daerah. Termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (xl/advdiskominfokaltim)