BALIKPAPAN – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan pembaruan kebijakan pemerintahan harus dikelola dengan cermat. Juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan yang dihadiri seluruh kepala daerah hingga perangkat daerah serta instansi vertikal lingkup Pemprov Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023). Pertemuan itu dalam rangka membahas pembaruan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, guna optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
“Pembaruan kebijakan pemerintahan merupakan suatu proses perubahan atau peningkatan pada kebijakan-kebijakan yang ada guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Faktor pendorong pembaruan tersebut melibatkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi,” terang Akmal.
“Dalam mengelola pembaruan kebijakan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Termasuk perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan teknologi,” sambungnya.
Menurutnya pembaruan kebijakan pemerintahan harus dikelola dengan cermat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Langkah-langkah tersebut membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap relevan, efektif dan mampu memenuhi tuntutan zaman.
Dalam hal ini dirinya menggambarkan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, teknologi dan proses bisnis dengan perbandingan. Akmal mengibaratkan jika pimpinan larinya tinggi, di bawah harus lebih tinggi.
“Kalau tidak ya tertinggal. Dalam konteks ini, terjadi peningkatan kecepatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal,” tegasnya.
Akmal lantas menekankan peran indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur hasil dan dampak kegiatan dalam upaya evaluasi. Pemilihan indikator kinerja yang tepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dianggap penting dalam menentukan sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai. (xl/advdiskominfokaltim)
