SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan setiap pemerintah daerah (Pemda) harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen. Hal ini disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (JKN) ke-59 Tahun 2023 di Halaman GOR 27 September Universitas Mulawarman Samarinda, Senin (13/11/2023).
Kata dia, bidang kesehatan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam hal ini setiap pemda harus mengalokasikan anggaran sesuai amanat undang-undang, minimal sebesar 10 persen.
“Di provinsi sendiri sudah melebihi 10 persen, hanya kabupaten dan kota ada yang kurang. Ini akan kami coba evaluasi, sebab kewenangan itu ada di provinsi,” terang Akmal.
Di luar alokasi anggaran tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menyebut kontribusi dan dukungan rumah sakit beserta komponen-komponen atau lembaga-lembaga lainnya di Kaltim sudah baik. Lebih lanjut Akmal mendorong kolaborasi demi suksesnya transformasi kesehatan.
Membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Akmal menyatakan sesuai amanat UUD 1945 setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.
“Berdasarkan mandat itulah enam pilar transformasi kesehatan menopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus menerus,” tuturnya.
Enam pilar dimaksud terdiri transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan teknologi kesehatan. Transformasi kesehatan sendiri menurut Menkes adalah tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju.
“Tidak hanya kota-kota besar, transformasi harus menjangkau ke seluruh penjuru Indonesia, tidak terkecuali daerah terpencil, tertinggal, perbatasan maupun kepulauan,” tandasnya. (xl/advdiskominfokaltim)
