Program Pro Bebaya Diresmikan, Dewan Dorong Pengawasan

Program Pro Bebaya Diresmikan, Dewan Dorong Pengawasan
Anggota Komisi 1 DPRD Samarinda Afif Rayhan Harun. (Istimewa)

SAMARINDA – Diresmikannya program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) oleh Pemerintah Kota Samarinda mendapat apresiasi. Anggota Komisi 1 DPRD Samarinda pun mendorong agar program tersebut diawasi secara transparan.

Anggota komisi I DPRD Samarinda, Afif Rayhan Harun mengungkapkan program unggulan walikota yang disampaikan sejak kampanye ini, berkaitan dengan anggaran daerah. Sehingga pelaksana program di lapangan harus menggunakannya dengan integritas yang tinggi.

“Karena program ini berkaitan dengan uang, bukan berarti kita takut, tetapi harus hati-hati. Kalau kita tidak punya jiwa integritas, terutama para RT, maka kehadiran Pro Bebaya ini percuma saja,” ungkapnya. Selasa (17/5/2022)

Baca Juga  Baru Satu Jam Dibuka, Pendaftar Beasiswa Kaltim Sudah Tembus Ribuan

Ia pun mengatakan DPRD siap untuk mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan, yang akan segera dijalankan oleh kelompok masyarakat di setiap lingkungan RT-nya dalam waktu dekat.

Afif kembali mewanti-wanti kepada setiap perangkat pemerintah mulai dari level kecamatan hingga kelurahan, agar memverifikasi dengan betul pelaksanaan Pro Bebaya yang diusulkan oleh tiap RT.

“Seperti yang walikota katakan, program ini dari rakyat dan kembali ke rakyat, berarti RT-RT harus mengawasi berjalannya program Pro Bebaya ini, jangan sampai kegiatan positif dari walikota gara satu atau dua oknum malah mencederai program ini,” tuturnya.

Baca Juga  Besok Pemerintah Mulai Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 6 Sampai 11 Tahun

Pada dasarnya, pihak legislatif yang juga telah menyetujui peruntukkan anggaran Pro Bebaya pada tahun ini sebesar kurang lebih Rp 200 miliar, mendukung penuh realisasi alokasi dana Rp 100 juta untuk setiap RT-nya yang telah diresmikan.

Afif berharap program yang berjalan dengan baik bisa menghasilkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat kota Samarinda pada umumnya.

“Artinya dengan program ini otomatis dapat membantu perekonomian bahkan lingkungan mereka seperti membantu infrastruktur jalan dan lainnya, ditambah dengan bantuan dari legislatif jika ada yang belum terselesaikan maka bisa dibantu,” tutupnya. (Nta)